Benchmarking Kebijakan Implementasi Pengendalian Gratifikasi dengan Kementerian Hukum

24 Maret 2025

---

Jakarta, 18 Maret 2025 – Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (Itjen Kementerian PU) menggelar pertemuan benchmarking kebijakan terkait implementasi Peraturan Menteri PU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi. Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Inspektorat I, Gedung Utama Lantai 15, pada Selasa, 18 Maret 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian PU serta Kementerian Hukum guna memperkuat efektivitas pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintahan.

Aryo Hestuleksono dari Itjen Kementerian PU membuka pertemuan dengan menegaskan bahwa benchmarking kali ini memiliki pendekatan yang berbeda dari studi banding sebelumnya. Fokus utama pembahasan adalah strategi peningkatan kualitas kebijakan dan perubahan regulasi berdasarkan aturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari Kementerian Hukum, Nizar dan Haryono menyampaikan bahwa perubahan organisasi dan regulasi menuntut adanya penyesuaian dalam kebijakan pengendalian gratifikasi agar tetap relevan dengan dinamiki terkini..

Dalam sesi paparan, Nadya dari Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kementerian PU menjelaskan bahwa risiko gratifikasi di lingkungan kementerian tinggi mengingat besarnya anggaran yang dikelola. Oleh karena itu, sistem pengendalian gratifikasi di

Halaman: 1 2 3