Reviu Program KPBU 2021-2024 untuk Memperkuat Pengawasan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum
28 April 2025
Jakarta - (28/4) Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyelenggarakan kegiatan Reviu Program Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Tahap Perencanaan, Penyiapan dan Transaksi pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum TA 2021 s.d 2024. Kegiatan ini berlangsung pada Senin, 28 April 2025 di Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta dengan tujuan untuk mengawal pelaksanaan proyek infrastruktur melalui kolaborasi antara Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan mitra pengawasan. Hadir dalam kegiatan tersebut Inspektur IV, para audito, serta tim dari Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU.
Kegiatan reviu ini dilaksanakan sebagai bentuk implementasi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 1 Tahun 2025, yang mengatur kewajiban pengawasan terhadap proyek KPBU melalui mekanisme audit, reviu, pemantauan, evaluasi, atau sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system).
Dalam sambutannya, Inspektur VI, Dr.Ir. Moch. Yusuf Hariagung, M.M., M.T, menekankan pentingnya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pembiayaan infrastruktur. “Kegiatan ini merupakan wujud komitmen kami untuk memastikan setiap tahap KPBU berjalan sesuai regulasi dan memberikan manfaat optimal,” ujarnya.
Acara diawali dengan pembacaan basmallah sebagai simbol dimulainya kegiatan reviu. Inspektur IV juga menghimbau agar seluruh peserta melengkapi dokumen yang diperlukan dan aktif dalam memberikan masukan untuk perbaikan proses. “Semangat kita Bersama adalah mengawal transformasi Kementerian PU menuju tata kelola yang lebih baik,” pungkas Yusuf Hariagung.
Itjen Kementerian PU Bahas Percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK
Selengkapnya...
Sosialisasi mengenai Nota Kesepahaman antara Kementerian PU dan Instansi lainnya lingkup Sosialisasi Surat Edaran Menteri PU No 7/SE/Mn/2026 serta Memorandum Menteri Pekerjaan Umum tentang Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum
Selengkapnya...
Pelaksanaan ADTT-Verifikasi TLRHP BPK RI dan Penilaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2026
Selengkapnya...
Inspektorat Jenderal Kementerian PU menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI
Selengkapnya...
Penghargaan Kinerja Pengelolaan Keuangan bagi Satuan Kerja (Satker) Sekretariat Inspektorat Jenderal
Selengkapnya...
Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan Unit Kerja Bulan Mei 2026 dan Rencana Bulan Juni 2026
Selengkapnya...