Reviu Program KPBU 2021-2024 untuk Memperkuat Pengawasan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum
28 April 2025
Jakarta - (28/4) Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyelenggarakan kegiatan Reviu Program Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Tahap Perencanaan, Penyiapan dan Transaksi pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum TA 2021 s.d 2024. Kegiatan ini berlangsung pada Senin, 28 April 2025 di Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta dengan tujuan untuk mengawal pelaksanaan proyek infrastruktur melalui kolaborasi antara Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan mitra pengawasan. Hadir dalam kegiatan tersebut Inspektur IV, para audito, serta tim dari Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU.
Kegiatan reviu ini dilaksanakan sebagai bentuk implementasi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 1 Tahun 2025, yang mengatur kewajiban pengawasan terhadap proyek KPBU melalui mekanisme audit, reviu, pemantauan, evaluasi, atau sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system).
Dalam sambutannya, Inspektur VI, Dr.Ir. Moch. Yusuf Hariagung, M.M., M.T, menekankan pentingnya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pembiayaan infrastruktur. “Kegiatan ini merupakan wujud komitmen kami untuk memastikan setiap tahap KPBU berjalan sesuai regulasi dan memberikan manfaat optimal,” ujarnya.
Acara diawali dengan pembacaan basmallah sebagai simbol dimulainya kegiatan reviu. Inspektur IV juga menghimbau agar seluruh peserta melengkapi dokumen yang diperlukan dan aktif dalam memberikan masukan untuk perbaikan proses. “Semangat kita Bersama adalah mengawal transformasi Kementerian PU menuju tata kelola yang lebih baik,” pungkas Yusuf Hariagung.
Inspektorat Jenderal Kementerian PU Memperkuat Peran APIP dalam Pengadaan Barang/Jasa pada Penanganan Keadaan Darurat
Selengkapnya...
Itjen Kementerian PU Kawal Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa Penanganan Darurat Pasca Bencana di Sumatera Utara
Selengkapnya...
Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Sumatera Barat
Selengkapnya...
Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh
Selengkapnya...
Itjen Bahas Konsep Naskah Nota Kesepahaman dengan BPKP tentang Penyelenggaraan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
Selengkapnya...
Rapat Pendahuluan (Entry Meeting) dan Penandatanganan Pakta Integritas Terkait Pembangunan Strategis Pada Pekerjaan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga
Selengkapnya...
Itjen PU Kawal Verifikasi Naskah Nota Kesepahaman dengan Polri Mengenai Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Pekerjaan Umum
Selengkapnya...
Inspektorat Jenderal Gelar Nonton Film Bersama dan Diskusi Inspiratif Peringati Hakordia 2025
Selengkapnya...