Reviu Usulan Perubahan TA 2025 Tekankan Efisiensi dan Akuntabilitas

07 Mei 2025

---

Jakarta (07/05) – Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyelenggarakan kegiatan Pelaksanaan Reviu Usulan Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tingkat UAPPB-E1 Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini berlangsung pada 7 s.d. 9 Mei 2025 di Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta, dengan tujuan memastikan penyusunan usulan perubahan RKBMN sesuai kebutuhan nyata dan mendukung prioritas nasional. Acara dihadiri oleh Inspektur V, Tim Reviu Usulan RKBMN di lingkungan Inspektorat V, serta Tim Sekretariat Inspektorat V.

Inspektur V, Ir. Subaiha Kipli, M.T, dalam sambutannya menegaskan pentingnya tahapan ”Penyusunan dan Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara” sebagai bagian dari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Ia menyampaikan,”Reviu perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara ini dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), dalam hal ini Inspektorat Jenderal Kementerian PU, untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen RKBMN telah disusun sesuai dengan ketentuan perencanaan kebutuhan BMN”

Reviu ini juga menjadi dasar bagi Kementerian PU dalam menyusun perubahan RKBMN Tahun Anggaran 2025 yang akan diajukan kepada Kementerian Keuangan melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN). Dengan demikian, proses perencanaan dapat dilaukan secara lebih terstruktur dan akuntabel.

Adapun fokus utama dalam reviu tahun ini meliputi kesesuaian kebutuhan program dan kegiatan prioritas nasional, efisiensi

Halaman: 1 2