Koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum Inspektorat Jenderal dan Kejati NTT Perkuat Sinergi Pengawasan Proyek

11 Juni 2025

---

Jakarta, 5 Juni 2025 – Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggelar rapat koordinasi sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT), bertempat di Lantai 14 Gedung Kementerian PU .Rapat tersebut dihadiri oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektur IV, Wakil Kajati Kalimantan Timur, Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT) serta Tim ADTT Penghitungan Kerugian Negara NTT. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung aparat penegak hukum dalam melakukan penghitungan kerugian negara atas dua paket pekerjaan rehabilitasi dan renovasi prasarana pendidikan di Provinsi NTT.

Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian PU, Ir. Djaya Sukarno, menyampaikan bahwa rapat ini merupakan bagian dari komitmen kementerian dalam mendukung proses penegakan hukum yang berbasis data dan hasil audit yang objektif. ”Rapat Koordinasi ini merupakan bentuk komitmen kami dalam mendukung penegakan hukum yang berbasis data dan hasil audit yang objektif” ujarnya

Rapat koordinasi tersebut membahas dua paket kegiatan, yakni: 

1. Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, Tahun Anggaran 2021.
2. Paket Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Prasarana Sekolah Pasca Bencana Provinsi NTT I, Tahun Anggaran 2022.

Laporan hasil audit atas kedua kegiatan perhitungan potensi kerugian negara dan akan digunakan oleh aparat penegak hukum dalam proses lanjutan. Inspektorat Jenderal berperan dalam menyediakan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagai bentuk dukungan terhadap transparansi pelaksanaan proyek pendidikan.

Djaya menegaskan pentingnya kolaborasi antara auditor internal dan aparat penegak hukum dalam upaya menciptakan tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel. ”Hal ini guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara, khususnya pada proyek-proyek strategis seperti pemulihan fasilitas pendidikan pasca bencana,” tambahnya.

Wakil Ketua Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara Inspektorat Jenderal Kementerian

Halaman: 1 2