Itjen PU Dorong Validasi dan Pendampingan Proyek Strategis Bersama Kejaksaan Agung

01 Agustus 2025

---

Jakarta, 01 Agustus 2025 – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggelar agenda Penyampaian Usulan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) dari masing-masing unit organisasi pada Jumat (1/8) di Jakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh Inspektur Jenderal Kementerian PU, Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Direktur Jenderal Bina Marga, Direktur Jenderal Cipta Karya, serta Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana Strategis. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi, mengkaji, dan mengusulkan pendampingan pengamanan terhadap program pembangunan strategis di seluruh unit organisasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui sesi paparan dan diskusi terstruktur, yang memfasilitasi penyampaian usulan secara langsung dari setiap unit organisasi kepada pihak terkait, termasuk Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel).

Acara diawali dengan sambutan Inspektur Jenderal Kementerian PU, Maulidya Indah Junica, yang menyampaikan harapan agar seluruh usulan PPS yang diajukan bersama Jamintel dapat terlaksana secara optimal. “Diharapkan seluruh paket pekerjaan yang diusulkan dalam PPS telah divalidasi oleh Direktur Kepatuhan Intern bersama tim,” ujar Maulidya. Ia menegaskan pentingnya memastikan setiap paket pekerjaan memiliki kejelasan kewenangan, baik dalam lingkup Kepolisian maupun Kejaksaan, untuk menghindari tumpang tindih penanganan.

Pembahasan dimulai dengan paparan Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Dwi Purwantoro, yang memaparkan langkah strategis pengamanan proyek pembangunan nasional dalam rangka mendukung Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan swasembada pangan. Tantangan yang dihadapi meliputi kendala teknis seperti tumpang tindih lokasi pekerjaan, desain teknis yang belum siap karena keterbatasan sumber daya manusia di daerah, serta potensi hambatan sosial seperti perbedaan pandangan dengan masyarakat terdampak. “Dalam pelaksanaan pekerjaan ini kami juga meminta Itjen agar bisa memberi pendampingan bersama dengan Jamintel Kejagung,” ungkap Dwi.

Selanjutnya, Direktur Jenderal Bina Marga, Roy Rizali Anwar, menyampaikan usulan PPS untuk 59 paket pekerjaan tahun 2025 yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Usulan tersebut disusun melalui proses berjenjang, mulai dari konfirmasi teknis di tingkat balai dan direktorat, hingga pengajuan resmi ke Inspektorat Jenderal. “Pengamanan proyek strategis mutlak diperlukan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur jalan yang bebas dari interupsi sosial maupun hukum,” tegas Roy.

Direktur Jenderal Cipta Karya, Dewi Chomistriana, turut mengajukan sejumlah proyek strategis nasional tahun anggaran 2025 untuk mendapatkan pendampingan Jamintel, meliputi sektor sanitasi, air minum, penataan kawasan strategis, dan pembangunan gedung pemerintahan di wilayah baru seperti Papua dan Ibu Kota Negara (IKN). Tantangan yang dihadapi mencakup relokasi utilitas, perizinan, konflik sosial dengan masyarakat lokal, serta kondisi geografis

Halaman: 1 2