Itjen PU Dorong Validasi dan Pendampingan Proyek Strategis Bersama Kejaksaan Agung

01 Agustus 2025

---

yang menuntut penanganan khusus. “Dalam pelaksanaannya, potensi konflik sosial, gangguan dari LSM, hingga pemalangan proyek harus dicegah sejak dini melalui pendekatan hukum dan komunikasi yang inklusif,” jelas Dewi.

Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Essy Asiah, mengajukan permohonan PPS untuk tiga program prioritas nasional, yaitu Pembangunan Stadion Sudiang di Makassar, Sekolah Rakyat Tahap II di 100 lokasi, dan pembangunan Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dibiayai melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR). Tantangan yang diidentifikasi mencakup pengaduan masyarakat, tumpang tindih kewenangan lahan dengan pemerintah daerah, percepatan perizinan impor, serta kesiapan dokumen pendukung. “Dukungan aparat penegak hukum sangat penting untuk mengawal keberhasilan pembangunan infrastruktur yang sensitif secara sosial dan strategis secara nasional,” ujar Essy.

Menutup rangkaian pembahasan, Maulidya Indah Junica mengimbau seluruh unit organisasi untuk merinci proyek-proyek strategis dan rencana program kerja dengan pengelompokan berdasarkan nama kegiatan atau provinsi. Langkah ini diharapkan memudahkan proses pendampingan bersama Jamintel Kejaksaan Agung. Format pengusulan pendampingan PPS dapat disesuaikan oleh masing-masing inspektorat unit organisasi. “Diharapkan seluruh unit organisasi dapat melakukan finalisasi kepada masing-masing inspektur terkait dengan pengusulan PPS,” pungkas Maulidya. (HJA)

Halaman: 1 2