Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh

05 Januari 2026

---

Banda Aceh, 3 Januari 2026 – Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan kegiatan Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam yang diselenggarakan sebagai bagian dari upaya penguatan koordinasi dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan penanganan bencana di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

Kegiatan pendampingan lapangan ini diawali melalui forum rapat koordinasi yang menjadi wadah penyamaan persepsi serta penguatan sinergi. Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Kepala SNVT Pelaksanaan  Jaringan  Pemanfaatan  Air  Sumatera  I  Provinsi  Aceh  beserta  jajarannya,  unsur  dari Balai Wilayah Sungai Sumaatera I serta perwakilan Satuan Tugas Pelaksana Kegiatan Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat Bidang Pekerjaan Umum dari Inspektorat I, Inspektorat IV, dan Sekretariat Inspektorat Jenderal. Kehadiran para pemangku kepentingan ini bertujuan untuk memastikan keselarasan pemahaman, peran, dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam proses pendampingan.

Dalam rapat ini dibahas mekanisme pendampingan pada seluruh tahapan penanganan bencana, mulai dari tahap tanggap darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi. Pembahasan difokuskan pada penguatan aspek tata kelola, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mitigasi risiko penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan penanganan bencana. Selain itu, disampaikan pula pentingnya dokumentasi yang memadai dan pelaporan yang akuntabel sebagai bagian dari upaya pengendalian dan pengawasan.

Melalui kegiatan pendampingan ini, diharapkan proses Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam dapat berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel, serta mampu mendukung percepatan penanganan bencana tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian dan integritas. Sinergi ini   diharapkan dapat semakin diperkuat guna mendukung penyelenggaraan penanganan bencana yang tepat sasaran dan sesuai ketentuan.