Studi Banding Proses Bisnis Pengelolaan Pengaduan Untuk Peningkatan Efektivitas Pengawasan Kementerian PUPR
08 Maret 2024
Kamis (7/3), bertempat di ruang rapat Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, telah terlaksana koordinasi, diskusi sekaligus studi banding terkait mekanisme pengelolaan pengaduan. Berdasarkan performa dan lingkup kerja, terdapat banyak kemiripan antara pengaduan yang diterima oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian PUPR sehingga Tim Inspektorat Jenderal merasa perlu melakukan studi banding kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Adapun Tim Inspektorat Jenderal yang berangkat yaitu Kepala Bagian Hukum, Kepatuhan Intern, dan Komunikasi Publik Set. Itjen; Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pengawasan; Ketua Tim Hukum; serta para Auditor, dan Analis Hukum.
Inspektur Investigasi Kementerian Kesehatan Valentinus Rudy Hartono menuturkan terdapat 1,2 juta pengaduan secara keseluruhan dari seluruh layanan dan kanal pengaduan yang ditujukan pada Kementerian Kesehatan untuk tahun 2023. Inspektorat Jenderal sendiri menangani kurang lebih 370 pengaduan yang masuk selama tahun 2023. “Kami (Itjen KemenKes) mengklasifikasikan pengaduan menjadi 2, yang berkadar pengawasan (darwas) dan non darwas, selanjutnya untuk yang non darwas kami teruskan ke Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat,” ujar Rudy.
Sebagai informasi, pengelolaan pengaduan di Itjen KemenKes dikelola oleh Inspektorat Investigasi melalui Whistle Blowing System (WBS) baik pengaduan konvensional, email, media sosial, hingga