Evaluasi Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kementerian PU Tahun 2024-2025
06 Maret 2025
Jakarta, (04/03/2025) – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggelar kegiatan Evaluasi Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2024-2025 di Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Inspektorat Jenderal lantai 14 dan dihadiri oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektur I hingga Inspektur VI, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, serta Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi. Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Acara dibuka oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian PU, Djaya Sukarno. Dalam sambutannya, ia menjelaskan bahwa evaluasi ini memberikan informasi akurat mengenai tata kelola pengadaan barang dan jasa serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif. Inspektorat Jenderal melakukan konsolidasi data yang dikumpulkan oleh BPKP terkait daftar rencana pengadaan barang/jasa, baik dalam bentuk paket maupun anggaran, serta realisasi pengadaan hingga 28 Februari 2025
Hasil evaluasi ini diharapkan dapat membantu Kementerian PU dalam meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa. Selain itu, evaluasi ini memastikan bahwa seluruh proses pengadaan berjalan sesuai dengan peraturan serta didukung oleh analisis data keuangan dan kualitas barang/jasa yang diadakan.
Dalam proses evaluasi, BPKP menggunakan beberapa indikator utama, antara lain tingkat kepatuhan terhadap peraturan pengadaan barang dan jasa, tingkat transparansi yang mencakup ketersediaan informasi pengadaan, serta efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Selain itu, evaluasi juga memperhatikan aspek kualitas untuk memastikan bahwa barang dan jasa yang diadakan memenuhi standar yang telah ditentukan.
Selain itu, ruang lingkup evaluasi juga mencakup beberapa aspek penting, di antaranya:
- Keselarasan perencanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) dengan kebutuhan kementerian/lembaga/daerah.
- Ketepatan perencanaan dan persiapan PBJ.
- Berita Lainnya
2 hari yang laluPembahasan Masukan atas Rancangan Surat Edaran Menteri PU tentang Mekanisme Telaah dan Reviu atas Rencana Penggunaan Metode Pemilihan Penunjukan Langsung di Kementerian Pekerjaan Umum
Selengkapnya...
7 hari yang laluOptimalisasi Tindak Lanjut Rekomendasi Dukung Keberhasilan Rencana Aksi
Selengkapnya...18.png)
10 hari yang laluPersiapan Penyelenggaraan Implementasi Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2026
Selengkapnya...
10 hari yang laluPleno Tim Penilai Internal: Menjaga Kualitas Penilaian Pembangunan Zona Integritas
Selengkapnya...
14 hari yang laluInspektorat Jenderal Kementerian PU dan Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial Perkuat Koordinasi, Kawal Akuntabilitas Renovasi dan Pembangunan Sekolah Rakyat
Selengkapnya...
15 hari yang laluPembahasan Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko pada Unit Organisasi (UPR T-1) TA 2025 dengan Inspektorat Jenderal
Selengkapnya...
15 hari yang laluPerkuat Tata Kelola, Inspektorat Jenderal Melakukan Penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Selengkapnya...