Evaluasi Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kementerian PU Tahun 2024-2025
06 Maret 2025
Jakarta, (04/03/2025) – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggelar kegiatan Evaluasi Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2024-2025 di Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Inspektorat Jenderal lantai 14 dan dihadiri oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektur I hingga Inspektur VI, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, serta Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi. Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Acara dibuka oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian PU, Djaya Sukarno. Dalam sambutannya, ia menjelaskan bahwa evaluasi ini memberikan informasi akurat mengenai tata kelola pengadaan barang dan jasa serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif. Inspektorat Jenderal melakukan konsolidasi data yang dikumpulkan oleh BPKP terkait daftar rencana pengadaan barang/jasa, baik dalam bentuk paket maupun anggaran, serta realisasi pengadaan hingga 28 Februari 2025
Hasil evaluasi ini diharapkan dapat membantu Kementerian PU dalam meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa. Selain itu, evaluasi ini memastikan bahwa seluruh proses pengadaan berjalan sesuai dengan peraturan serta didukung oleh analisis data keuangan dan kualitas barang/jasa yang diadakan.
Dalam proses evaluasi, BPKP menggunakan beberapa indikator utama, antara lain tingkat kepatuhan terhadap peraturan pengadaan barang dan jasa, tingkat transparansi yang mencakup ketersediaan informasi pengadaan, serta efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Selain itu, evaluasi juga memperhatikan aspek kualitas untuk memastikan bahwa barang dan jasa yang diadakan memenuhi standar yang telah ditentukan.
Selain itu, ruang lingkup evaluasi juga mencakup beberapa aspek penting, di antaranya:
- Keselarasan perencanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) dengan kebutuhan kementerian/lembaga/daerah.
- Ketepatan perencanaan dan persiapan PBJ.
- Berita Lainnya5 hari yang lalu
Inspektorat Jenderal Kementerian PU Memperkuat Peran APIP dalam Pengadaan Barang/Jasa pada Penanganan Keadaan Darurat
Selengkapnya...6.png)
7 hari yang laluItjen Kementerian PU Kawal Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa Penanganan Darurat Pasca Bencana di Sumatera Utara
Selengkapnya....png)
7 hari yang laluPendampingan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Sumatera Barat
Selengkapnya...2.png)
7 hari yang laluPendampingan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh
Selengkapnya...2.png)
20 hari yang laluItjen Bahas Konsep Naskah Nota Kesepahaman dengan BPKP tentang Penyelenggaraan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
Selengkapnya...6.png)
24 hari yang laluRapat Pendahuluan (Entry Meeting) dan Penandatanganan Pakta Integritas Terkait Pembangunan Strategis Pada Pekerjaan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga
Selengkapnya...
26 hari yang laluItjen PU Kawal Verifikasi Naskah Nota Kesepahaman dengan Polri Mengenai Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Pekerjaan Umum
Selengkapnya....png)
27 hari yang laluInspektorat Jenderal Gelar Nonton Film Bersama dan Diskusi Inspiratif Peringati Hakordia 2025
Selengkapnya...2.png)