Evaluasi Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kementerian PU Tahun 2024-2025
06 Maret 2025
Jakarta, (04/03/2025) – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggelar kegiatan Evaluasi Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2024-2025 di Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Inspektorat Jenderal lantai 14 dan dihadiri oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektur I hingga Inspektur VI, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, serta Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi. Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Acara dibuka oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian PU, Djaya Sukarno. Dalam sambutannya, ia menjelaskan bahwa evaluasi ini memberikan informasi akurat mengenai tata kelola pengadaan barang dan jasa serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif. Inspektorat Jenderal melakukan konsolidasi data yang dikumpulkan oleh BPKP terkait daftar rencana pengadaan barang/jasa, baik dalam bentuk paket maupun anggaran, serta realisasi pengadaan hingga 28 Februari 2025
Hasil evaluasi ini diharapkan dapat membantu Kementerian PU dalam meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa. Selain itu, evaluasi ini memastikan bahwa seluruh proses pengadaan berjalan sesuai dengan peraturan serta didukung oleh analisis data keuangan dan kualitas barang/jasa yang diadakan.
Dalam proses evaluasi, BPKP menggunakan beberapa indikator utama, antara lain tingkat kepatuhan terhadap peraturan pengadaan barang dan jasa, tingkat transparansi yang mencakup ketersediaan informasi pengadaan, serta efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Selain itu, evaluasi juga memperhatikan aspek kualitas untuk memastikan bahwa barang dan jasa yang diadakan memenuhi standar yang telah ditentukan.
Selain itu, ruang lingkup evaluasi juga mencakup beberapa aspek penting, di antaranya:
- Keselarasan perencanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) dengan kebutuhan kementerian/lembaga/daerah.
- Ketepatan perencanaan dan persiapan PBJ.
- Berita Lainnya
10.png)
1 hari yang laluItjen Kementerian PU Bahas Percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK
Selengkapnya...10.png)
6 hari yang laluSosialisasi mengenai Nota Kesepahaman antara Kementerian PU dan Instansi lainnya lingkup Sosialisasi Surat Edaran Menteri PU No 7/SE/Mn/2026 serta Memorandum Menteri Pekerjaan Umum tentang Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum
Selengkapnya...
16 hari yang laluPelaksanaan ADTT-Verifikasi TLRHP BPK RI dan Penilaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2026
Selengkapnya...8.png)
21 hari yang laluInspektorat Jenderal Kementerian PU menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI
Selengkapnya....jpeg)
1 bulan yang laluPenghargaan Kinerja Pengelolaan Keuangan bagi Satuan Kerja (Satker) Sekretariat Inspektorat Jenderal
Selengkapnya...
1 bulan yang laluPembahasan Pelaksanaan Kegiatan Unit Kerja Bulan Mei 2026 dan Rencana Bulan Juni 2026
Selengkapnya...8.png)