Evaluasi Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kementerian PU Tahun 2024-2025

06 Maret 2025

---

xss=removed>Potensi inefektivitas dan inefisiensi dalam pelaksanaan PBJ, termasuk pengadaan melalui katalog elektronik.

Pelaksanaan tender dini dan dampaknya.

Peran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kementerian Dalam Negeri dalam pembinaan pelaksanaan PBJ.

Kualitas kelembagaan PBJ serta manajemen risiko, termasuk pencegahan fraud.

Peran pengawasan dalam memastikan efektivitas PBJ oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan LKPP.

Uji petik dalam evaluasi ini dilakukan terhadap kontrak-kontrak pengadaan tahun 2024 dan 2025, termasuk kontrak yang diputus sebelum selesai. Evaluasi ini juga mencakup minimal satu paket proyek bernilai besar yang memiliki risiko keterlambatan atau penyimpangan terbesar. Selain itu, hasil evaluasi turut mempertimbangkan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam penanganan administrasi pengadaan barang/jasa.

Melalui evaluasi ini, diharapkan Kementerian PU dapat terus meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa guna mendukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan. (JBB)

Halaman: 1 2