Koordinasi STRANAS-PK 2025-2026 Antara Kementerian PU dengan Tim Ahli Stranas PK dari Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, Komisi Pemberantasan Korupsi

25 Maret 2025

---

profiling, yaitu ketika naik jabatan, disitu kita deklarasikan bahwa saya punya saudara sekian, atau hubungan saudara itu juga dapat dilihat seperti apa”.

Sebagai contoh, Frida menuturkan pengalaman Stranas PK dalam memfasilitasi pengembangan CoI di Mahkamah Agung (MA). “Deklarasi profiling itu sampai menjelaskan si pejabat MA memiliki atau menjadi member klub olahraga seperti klub golf di daerah mana atau klub badminton di mana, itu semua dideklarasikan. Atau kondisi lainnya, misal sudah menjabat lama tetapi baru saja menikahkan anaknya, di sini ada keluarga besan baru yang selanjutnya dideklarasikan juga seluruh keluarga besannya.”

Frida juga menjelaskan bahwa batasan konflik kepentingan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu aspek etika dan transaksi. Jika terjadi pelanggaran etika, maka sudah termasuk dalam ranah konflik kepentingan. Apabila terdapat transaksi seperti pertukaran uang atau fasilitas, maka hal tersebut masuk dalam kategori pelanggaran yang lebih serius.

Saat ini, menurut Frida, belum ada praktik terbaik dalam deklarasi konflik kepentingan di tingkat nasional. Meskipun sebagian besar kementerian dan lembaga telah memiliki peraturan terkait, banyak yang belum memiliki sistem deklarasi yang terdokumentasi dengan baik. Oleh

Halaman: 1 2 3 4