Inspektorat Jenderal Bahas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di Jawa Tengah

14 April 2025

---

Semarang, 14 April 2025 – Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggelar kegiatan bertajuk Pembahasan Bersama Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal dan BPKP serta Pemeriksaan BPK RI pada Satuan Kerja Kementerian PU di Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini berlangsung selama empat hari, sejak tanggal 14 hingga 17 April 2025, bertempat di Kampus Politeknik Pekerjaan Umum, Semarang. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan serta memperkuat sinergi antara aparat pengawasan internal dan eksternal.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK RI, Syamsudin; Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian PU, Djaya Sukarno yang hadir mewakili Inspektur Jenderal; serta Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal, Budi Setyawan; para Inspektur I hingga IV;, serta perwakilan dari BPKP, tim percepatan tindak lanjut unit organisasi terkait, dan para auditor Inspektorat Jenderal yang bertindak sebagai fasilitator. Pada pembukaan hari pertama, Syamsudin, menyampaikan arahan mengenai kesiapsiagaan menghadapi perubahan struktur kelembagaan, dari Kementerian PUPR menjadi dua kementerian, yakni Kementerian PU dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Ia menekankan bahwa perubahan ini membawa dampak terhadap pembagian aset dan kewajiban antar kementerian, serta penegasan tanggung jawab dalam penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Ia berharap proses transisi ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran di Kementerian PU untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Melanjutkan arahan tersebut, Djaya Sukarno, menekankan pentingnya peningkatan komitmen seluruh jajaran kementerian dalam menyelesaikan setiap temuan hasil pengawasan. Ia menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal harus menjadi benteng utama dalam menjaga integritas tata kelola keuangan, serta harus diperkuat melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara aparat pengawasan internal dan eksternal untuk menciptakan sistem pengawasan yang solid dan terpadu. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Keuangan, Budi Setyawan, memaparkan perkembangan penyelesaian tindak lanjut atas catatan pemeriksaan laporan keuangan Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2024 yang masih bersifat unaudited. ia menjelaskan beberapa poin utama yang menjadi perhatian, antara lain pengelolaan aset konsesi jasa, bangunan air, proses serah terima Barang Milik Negara (BMN), penyesuaian Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA), dan penyempurnaan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Ia menegaskan bahwa koordinasi intensif antara unit kerja dengan Biro Keuangan sangat diperlukan agar koreksi laporan dapat segera diselesaikan, sehingga opini Wajar Tanpa

Halaman: 1 2