Inspektorat Jenderal Bahas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di Jawa Tengah
14 April 2025
Pengecualian (WTP dapat tetap dipertahankan. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi panel yang dipandu oleh Kepala Bagian Evaluasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal, Dodi Suryadi. Diskusi ini menghadirkan narasumber dari BPKP yaitu Direktur Pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan BPKP dan Korwas Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang yang menyampaikan informasi tentang mekanisme percepatan tindak lanjut hasil audit, termasuk langkah-langkah seperti pengiriman surat penegasan, pelaksanaan audit ulang (repeat audit), rekonsiliasi data, pelimpahan temuan, hingga pelaksanaan audit investigatif terhadap temuan yang bersifat kompleks. Narasumber juga membahas pendekatan dalam menangani temuan yang belum dapat ditindaklanjuti secara optimal. bisa diambil untuk menanganinya secara adil dan objektif.
Setelah sesi pleno, kegiatan dilanjutkan dengan desk tematik yang terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu desk pembahasan tindak lanjut hasil audit BPKP bersama Tim BPKP Perwakilan; desk percepatan penilaian hasil audit Inspektorat Jenderal bersama Tim Percepatan TL; serta desk pendampingan rencana aksi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang melibatkan Tim Percepatan TL, Biro Keuangan, dan Sekretariat Itjen. Kegiatan ini akan berlangsung selama empat hari dan akan ditutup pada 17 April 2025 dengan sesi konsolidasi internal guna merangkum hasil pembahasan dan capaian selama pelaksanaan agenda. - Fauzan
Pembahasan Masukan atas Rancangan Surat Edaran Menteri PU tentang Mekanisme Telaah dan Reviu atas Rencana Penggunaan Metode Pemilihan Penunjukan Langsung di Kementerian Pekerjaan Umum
Selengkapnya...
Optimalisasi Tindak Lanjut Rekomendasi Dukung Keberhasilan Rencana Aksi
Selengkapnya...
Persiapan Penyelenggaraan Implementasi Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2026
Selengkapnya...
Pleno Tim Penilai Internal: Menjaga Kualitas Penilaian Pembangunan Zona Integritas
Selengkapnya...
Inspektorat Jenderal Kementerian PU dan Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial Perkuat Koordinasi, Kawal Akuntabilitas Renovasi dan Pembangunan Sekolah Rakyat
Selengkapnya...
Pembahasan Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko pada Unit Organisasi (UPR T-1) TA 2025 dengan Inspektorat Jenderal
Selengkapnya...
Perkuat Tata Kelola, Inspektorat Jenderal Melakukan Penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Selengkapnya...