Konsultasi Regional Kementerian PU 2025: Orkestrasi Pembangunan Menuju Indonesia Emas
09 Mei 2025
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Perhubungan, Kementerian Transmigrasi — semuanya harus memainkan perannya secara sinergis. Paradigma kita adalah bahwa pembangunan itu saling membutuhkan. Di sinilah orkestrasi menjadi kunci,” tegas AHY.
AHY juga menyoroti pentingnya program transmigrasi sebagai bagian dari strategi pembangunan yang merata. Ia mendorong agar revitalisasi kawasan transmigrasi tidak hanya dilihat dari aspek sosial, tetapi juga sebagai instrumen pengembangan ekonomi wilayah secara terpadu.
Lebih lanjut, AHY mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan fungsi bendungan. Ia menyebut bendungan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia air bersih, tetapi juga berperan dalam pengendalian banjir, penyediaan energi terbarukan, hingga mendukung pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif.
“Tidak ada pembangunan yang berhasil tanpa pembiayaan yang jelas. Di sinilah pentingnya orkestrasi prioritas dan strategi pembiayaan yang tepat. Kita harus survive with clarity,” ujar. AHY
Selain itu, AHY menyampaikan apresiasi terhadap pembangunan infrastruktur pendidikan yang dilakukan oleh Kementerian PU, seperti peresmian tujuh stadion secara serentak, pembangunan apartemen dosen Politeknik PU, serta gedung fakultas di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Menurutnya, infrastruktur pendidikan merupakan bagian integral dari ekosistem pembangunan nasional.
Acara ditutup dengan sosialisasi Sistem Informasi Pemrograman (SiPro) oleh Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional sebagai upaya memperkuat proses perencanaan berbasis data dan kebutuhan masyarakat secara konkret.
Inspektorat Jenderal Kementerian PU mendukung penuh semangat orkestrasi pembangunan yang diusung dalam Konreg 2025. Melalui penguatan nilai integritas, akuntabilitas, dan efektivitas dalam setiap tahapan pembangunan infrastruktur, Kementerian PU terus berkomitmen mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan semangat Sigap Membangun Negeri untuk Rakyat.
Pembahasan Masukan atas Rancangan Surat Edaran Menteri PU tentang Mekanisme Telaah dan Reviu atas Rencana Penggunaan Metode Pemilihan Penunjukan Langsung di Kementerian Pekerjaan Umum
Selengkapnya...
Optimalisasi Tindak Lanjut Rekomendasi Dukung Keberhasilan Rencana Aksi
Selengkapnya...
Persiapan Penyelenggaraan Implementasi Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2026
Selengkapnya...
Pleno Tim Penilai Internal: Menjaga Kualitas Penilaian Pembangunan Zona Integritas
Selengkapnya...
Inspektorat Jenderal Kementerian PU dan Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial Perkuat Koordinasi, Kawal Akuntabilitas Renovasi dan Pembangunan Sekolah Rakyat
Selengkapnya...
Pembahasan Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko pada Unit Organisasi (UPR T-1) TA 2025 dengan Inspektorat Jenderal
Selengkapnya...
Perkuat Tata Kelola, Inspektorat Jenderal Melakukan Penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Selengkapnya...