Konsultasi Regional Kementerian PU 2025: Orkestrasi Pembangunan Menuju Indonesia Emas
09 Mei 2025
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Perhubungan, Kementerian Transmigrasi — semuanya harus memainkan perannya secara sinergis. Paradigma kita adalah bahwa pembangunan itu saling membutuhkan. Di sinilah orkestrasi menjadi kunci,” tegas AHY.
AHY juga menyoroti pentingnya program transmigrasi sebagai bagian dari strategi pembangunan yang merata. Ia mendorong agar revitalisasi kawasan transmigrasi tidak hanya dilihat dari aspek sosial, tetapi juga sebagai instrumen pengembangan ekonomi wilayah secara terpadu.
Lebih lanjut, AHY mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan fungsi bendungan. Ia menyebut bendungan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia air bersih, tetapi juga berperan dalam pengendalian banjir, penyediaan energi terbarukan, hingga mendukung pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif.
“Tidak ada pembangunan yang berhasil tanpa pembiayaan yang jelas. Di sinilah pentingnya orkestrasi prioritas dan strategi pembiayaan yang tepat. Kita harus survive with clarity,” ujar. AHY
Selain itu, AHY menyampaikan apresiasi terhadap pembangunan infrastruktur pendidikan yang dilakukan oleh Kementerian PU, seperti peresmian tujuh stadion secara serentak, pembangunan apartemen dosen Politeknik PU, serta gedung fakultas di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Menurutnya, infrastruktur pendidikan merupakan bagian integral dari ekosistem pembangunan nasional.
Acara ditutup dengan sosialisasi Sistem Informasi Pemrograman (SiPro) oleh Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional sebagai upaya memperkuat proses perencanaan berbasis data dan kebutuhan masyarakat secara konkret.
Inspektorat Jenderal Kementerian PU mendukung penuh semangat orkestrasi pembangunan yang diusung dalam Konreg 2025. Melalui penguatan nilai integritas, akuntabilitas, dan efektivitas dalam setiap tahapan pembangunan infrastruktur, Kementerian PU terus berkomitmen mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan semangat Sigap Membangun Negeri untuk Rakyat.
Itjen Kementerian PU Bahas Percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK
Selengkapnya...
Sosialisasi mengenai Nota Kesepahaman antara Kementerian PU dan Instansi lainnya lingkup Sosialisasi Surat Edaran Menteri PU No 7/SE/Mn/2026 serta Memorandum Menteri Pekerjaan Umum tentang Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum
Selengkapnya...
Pelaksanaan ADTT-Verifikasi TLRHP BPK RI dan Penilaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2026
Selengkapnya...
Inspektorat Jenderal Kementerian PU menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI
Selengkapnya...
Penghargaan Kinerja Pengelolaan Keuangan bagi Satuan Kerja (Satker) Sekretariat Inspektorat Jenderal
Selengkapnya...
Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan Unit Kerja Bulan Mei 2026 dan Rencana Bulan Juni 2026
Selengkapnya...