Konsultasi Regional Kementerian PU 2025: Orkestrasi Pembangunan Menuju Indonesia Emas
09 Mei 2025
Jakarta, 9 Mei 2025 — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) resmi membuka Konsultasi Regional (Konreg) Tahun 2025 di Gedung Auditorium Kementerian PU, Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyusun program dan kegiatan Kementerian PU Tahun Anggaran 2026 serta menyelaraskan arah pembangunan infrastruktur nasional. Acara dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Dalam sambutannya, Menteri PU menyampaikan bahwa visi kementeriannya adalah “Terwujudnya Indonesia Maju dalam Mendukung Fondasi Indonesia Emas 2045 melalui Penyelenggaraan Infrastruktur yang Andal dan Berkelanjutan.” Visi tersebut dijabarkan dalam tiga target strategis PU 608, yaitu menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) di bawah 6 persen, menihilkan angka kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.
Program prioritas Kementerian PU Tahun 2025 difokuskan pada pembangunan irigasi untuk swasembada pangan, peningkatan konektivitas antarwilayah, penyediaan akses air minum, pengelolaan limbah dan sampah terpadu, pembangunan sekolah rakyat, serta revitalisasi madrasah. Keseluruhan program ini akan diperkuat dengan Instruksi Presiden yang saat ini sedang disusun, terkait percepatan pembangunan infrastruktur daerah.
Menteri Dody menjelaskan bahwa alokasi anggaran Kementerian PU meningkat dari Rp50,48 triliun menjadi Rp73,76 triliun. Anggaran tersebut akan difokuskan pada program strategis ketahanan pangan, preservasi jalan, serta infrastruktur berbasis masyarakat. Ia menekankan pentingnya efisiensi dalam pelaksanaan program guna menurunkan ICOR, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas melalui laporan keuangan yang secara konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Transformasi digital dalam proses pengadaan barang dan jasa, penerapan sembilan strategi pencegahan penyimpangan, serta penguatan kolaborasi lintas sektor juga menjadi fokus utama Kementerian PU dalam mendukung keberhasilan pembangunan infrastruktur.
Dalam sesi pengarahan, Menko AHY menekankan pentingnya orkestrasi pembangunan, sebuah istilah yang ia gunakan untuk menggambarkan sinergi dan harmonisasi antarinstansi pemerintah. Ia menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur nasional harus dijalankan secara terpadu, di mana setiap kementerian dan lembaga berperan seperti instrumen dalam simfoni yang terkoordinasi.
“Kementerian PU, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN,
Pembahasan Masukan atas Rancangan Surat Edaran Menteri PU tentang Mekanisme Telaah dan Reviu atas Rencana Penggunaan Metode Pemilihan Penunjukan Langsung di Kementerian Pekerjaan Umum
Selengkapnya...
Optimalisasi Tindak Lanjut Rekomendasi Dukung Keberhasilan Rencana Aksi
Selengkapnya...
Persiapan Penyelenggaraan Implementasi Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2026
Selengkapnya...
Pleno Tim Penilai Internal: Menjaga Kualitas Penilaian Pembangunan Zona Integritas
Selengkapnya...
Inspektorat Jenderal Kementerian PU dan Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial Perkuat Koordinasi, Kawal Akuntabilitas Renovasi dan Pembangunan Sekolah Rakyat
Selengkapnya...
Pembahasan Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko pada Unit Organisasi (UPR T-1) TA 2025 dengan Inspektorat Jenderal
Selengkapnya...
Perkuat Tata Kelola, Inspektorat Jenderal Melakukan Penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Selengkapnya...