Inspektorat Jenderal PU Perkuat Birokrasi melalui Zona Integritas

17 Juli 2025

---

penyuapan, serta pengadaan barang dan jasa yang menyangkut keuangan negara. Tercatat sebanyak 1.064 kasus gratifikasi sejak 2004, dengan 12 kasus terjadi hingga tahun 2025. Sementara itu, kasus pengadaan mencapai 423 kasus, dengan 16 kasus terjadi hingga 2025.

“Kenyataan ini didukung dalam konteks pembentukan dengan integritas, wilayah bebas dari korupsi, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, agar bukan sekedar penghargaan formal, lain-lain nyata dalam meningkatan kualitas pelayanan dan akuntabilitas operasi,” jelas Bisma.

Ia menambahkan bahwa reformasi birokrasi menjadi fondasi penting untuk membangun pemerintahan yang lebih bersih dan efisien. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan transparansi dan akuntabilitas keuangan dalam setiap program pembangunan infrastruktur.

Sambutan selanjutnya disampaikan oleh Maulidya Indah Junica dari Inspektorat Jenderal Kementerian PU. Dalam paparannya, Maulidya menyampaikan bahwa Kementerian PU merupakan institusi terbuka yang siap menerima masukan masyarakat dan memberikan tanggapan secara cepat dan bertanggung jawab.

“Tentunya cepat yang dimaksud disini adalah dilakukan dengan penuh tanggung jawab,” tambahnya.

Maulidya juga memperkenalkan konsep Island of Integrity, yaitu pendekatan strategis dalam pembangunan Zona Integritas melalui unit-unit kecil yang memberikan layanan publik secara langsung. Ia menegaskan bahwa pembangunan integritas harus dimulai dari unit terkecil dalam organisasi.

“Artinya kita harus memulai dari unit yang paling kecil yang memberikan kepada pelayanan kepada masyarakat,” tambah Maulidya.

Ia melaporkan bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PU tahun 2024 meningkat menjadi 90,27%, menandakan tata kelola birokrasi pusat berjalan semakin baik. Ia menekankan bahwa tolok ukur keberhasilan Zona Integritas bukan pada jumlah unit kerja yang diusulkan, melainkan pada persentase yang lolos evaluasi internal dan

Halaman: 1 2 3