Inspektorat Jenderal PU Perkuat Birokrasi melalui Zona Integritas

17 Juli 2025

---

Jakarta, 17 Juli 2025 – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengadakan kegiatan Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis. Kegiatan ini diselenggarakan pada Kamis, 17 Juli 2025 di Jakarta dan dihadiri oleh Inspektur Jenderal Kementerian PU, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pelaksana Tugas Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II Kementerian PANRB, Inspektur 4 Inspektorat Jenderal Kementerian PU, serta para pemangku kepentingan di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis. Tujuan utama kegiatan ini adalah memperkuat komitmen dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari praktik korupsi serta membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Acara diawali dengan sambutan dari Direktur Kepatuhan Intern Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Agung Hari Prabowo. Dalam sambutannya, Agung menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Prasarana Strategis memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung pembangunan nasional, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, peribadatan, olahraga, ekonomi, dan sosial budaya. Ia menekankan pentingnya membangun birokrasi yang bersih dan berintegritas agar hasil pembangunan infrastruktur dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat luas.

“Untuk memujudkan hal tersebut perlu membangun Zona Integritas di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis yang akan ditandai dengan pencanangan pembangunan Zona Integritas di semua unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis,” tutur Agung.

Agung juga menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan Zona Integritas sangat bergantung pada komitmen, pendampingan, dan partisipasi aktif dari seluruh pegawai. Melalui kegiatan ini, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis menegaskan tekadnya untuk menjadi unit kerja yang bersih, melayani, dan bebas dari korupsi.

Sambutan berikutnya disampaikan oleh Direktur Jenderal Prasarana Strategis, Bisma Staniarto. Ia memaparkan bahwa kasus korupsi terbanyak yang ditangani berkaitan dengan gratifikasi atau

Halaman: 1 2 3