Inspektur VI Inspektorat Jenderal Menjadi Salah Satu Dewan Penilai Dalam Kompetisi Policy Brief 2024

29 Januari 2024

Card image

Kementerian PUPR mengadakan kegiatan Compliance Forum 2024 dan Pekan Kepatuhan melalui acara Kompetisi Policy Brief dan Lomba Konten Edukasi Foto, Video dan Poster dengan tema “Beraksi, Berdampak, Berubah” untuk seluruh pegawai di Kementerian PUPR yang produktif dan kreatif. Pendaftaran lomba dan pengumpulan karya dibuka mulai tanggal 17 s.d 26 Januari 2024. Penjurian dilakukan pada tanggal 29 Januari 2024 dan pengumuman pemenang pada tanggal 1 Februari 2024. Untuk itu diadakan kegiatan Coaching Clinic Penyusunan Policy Brief dan Konten Edukasi Foto, Video dan Poster pada Senin (29/01) di Ruang Rapat Lantai 17 Gedung Utama Kementerian PUPR.

Staf Ahli Menteri PUPR, Binsar Simanjuntak, menyampaikan bahwa kegiatan compliance forum sudah dilakukan 7 (tujuh) kali dan dilakukan setiap tiga bulan sekali oleh para Direktur Kepatuhan Intern Kementerian PUPR. “Kepatuhan Intern merupakan bagian penting dari sistem pengendalian intern. Untuk memperkuat PUPR agar bisa mencapai kinerjanya dan juga mengurangi atau memitigasi risiko-risiko kecurangan atau fraud ”, ujar Binsar.

Terdapat 5 (lima) pilihan tema pada Lomba Policy Brief yaitu Inovasi Sistem Peringatan Dini Manajemen RIsiko; Inovasi Pembiayaan Berbasis Risiko di Kementerian PUPR; Inovasi Integrasi Manajemen Risiko dalam Manajemen Proyek; Inovasi Penerapan UKI dan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR; Implementasi Governance, Risk and Compliance di Kementerian PUPR.

Inspektur VI Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, Moch Yusuf Hariagung, menjadi salah satu Penilai pada Lomba Policy Brief. Selain Yusuf ada 3 (tiga) juri lainnya yaitu Binsar Simanjuntak Staf Ahli Menteri PUPR, Kisyadi Direktur Pengawasan Bidang Insfrastruktur Tata Ruang dan Perhubungan BPKP, Eko Wiji Purwanto Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/Bappenas.

Terdapat 70 karya pegawai Kementerian PUPR yang masuk dalam penjurian. Policy Brief yang dibuat bertujuan untuk mendukung pengambilan kebijakan dalam format objective brief atau advocacy brief. Salah satu unsur penilaian adalah arah Manajemen Risiko yang dituangkan dalam Policy Brief sesuai dengan sasaran strategis Unit Organisasi. (DR)


Berita Lainnya
1 bulan yang lalu
Tinjauan Pencapaian dan Langkah-langkah Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR pada Entry Meeting Pemantauan oleh BPKP Atas Efektivitas Pembinaan Kapabilitas APIP Triwulan I Tahun 2024
Selengkapnya...
Palm Springs Road
1 bulan yang lalu
Studi Banding Proses Bisnis Pengelolaan Pengaduan Untuk Peningkatan Efektivitas Pengawasan Kementerian PUPR
Selengkapnya...
Palm Springs Road
1 bulan yang lalu
Sinergi Strategis antara Kejaksaan Agung dan Kementerian PUPR dalam Pengamanan Pembangunan Infrastruktur
Selengkapnya...
Palm Springs Road
1 bulan yang lalu
Koordinasi Implementasi Aplikasi SIPASTI dalam Pembangunan Infrastruktur: Membangun Sinergi antara Kementerian PUPR dan Kementerian Kesehatan
Selengkapnya...
Palm Springs Road
20 Februari 2024
Pembahasan Hasil Evaluasi BPKP: Upaya Perbaikan Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR
Selengkapnya...
Palm Springs Road
02 Februari 2024
Pelantikan Pejabat Fungsional Inspektorat Jenderal Tahun 2024
Selengkapnya...
Palm Springs Road
05 Februari 2024
Quality Control (QC) Telaah Sejawat Ekstern Semester II Tahun 2023
Selengkapnya...
Palm Springs Road
02 Februari 2024
Inspektorat Utama BPOM Benchmarking Inspektorat Jenderal PUPR Terkait Pengawasan Intern Pada PBJ Pekerjaan Konstruksi
Selengkapnya...
Palm Springs Road