Pembahasan Rancangan Perubahan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 13/SE/M/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan ZI untuk Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

24 Maret 2022

---

melainkan juga diperlukan perubahan yang konkret dalam rangka pemberian pelayanan prima. Senada dengan yang disampaikan Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Hubungan Antar Lembaga bahwa, “Pelayanan prima tidak hanya berdasarkan indikator yang Kementerian PUPR tetapkan, melainkan juga berdasarkan kepuasan masyarakat/stakeholder yang mengakses layanan. Selain itu, perlu ada upaya edukasi dan komunikasi publik dalam membangun citra PUPR yang positif melalui penyediaan informasi yang berimbang kepada masyarakat/stakeholder”.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Staf Khusus Menteri PUPR Bidang Auditing dan Pengawasan Pembangunan, beliau menyampaikan, “Zona Integritas diharapkan dapat menjadi budaya di Kementerian PUPR secara menyeluruh”.

Halaman: 1 2 3