Sharing Session ”Penyusunan Corruption Risk Assement” Kementerian PU dalam Rangka Hakordia 2024

11 Desember 2024

Card image


Jakarta (5/12/2024) – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggelar acara Sharing Session Penyusunan Corruption Risk Assessment sebagai bagian dari peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2024. Acara ini berlangsung di Ruang Auditorium Gedung Sumber Daya Air Kementerian PU dan diikuti secara daring melalui Zoom Meeting serta luring. Narasumber yang hadir adalah Lily Rahayu Ningsi (Direktur Kepatuhan Intern Sumber Daya Air), Ir. Djaya Sukarno, M.Eng (Plt. Sekretaris Inspektorat Jenderal), Suasti Putri (Analis Komisi Pemberantasan Korupsi), dan Husni Rohim Nurdin (Koordinator Pengawasan Inspektorat VI).

Acara ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan penerapan budaya integritas di lingkungan Kementerian PU. Selain itu, kegiatan ini memperkuat peran Unit Kepatuhan Intern (UKI) dalam mendukung kepatuhan dan mendorong perilaku antikorupsi dalam aktivitas sehari-hari.

Dalam sambutannya, Lily Rahayu Ningsi menyoroti komitmen pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan wajib belajar. Ia menegaskan pentingnya keberanian untuk mengatasi kebocoran anggaran dan kolusi. "Digitalisasi dan penegakan hukum yang tegas adalah langkah signifikan untuk mencegah korupsi," ujarnya.

Kementerian PU mendorong pemetaan risiko korupsi sebagai dasar penyusunan kebijakan. Berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2023 oleh KPK, tantangan utama meliputi intervensi pihak lain, akuntabilitas pengadaan barang dan jasa, serta praktik suap. Sebagai tindak lanjut, Kementerian PU telah menerapkan digitalisasi layanan, sosialisasi antikorupsi, pembentukan Unit Kepatuhan Intern, dan Corruption Risk Assessment (CRA).

Menurut Suasti Putri, korupsi sering berawal dari kebiasaan yang dianggap wajar. Faktor seperti gaya hidup, tekanan, dan rasionalisasi memengaruhi perilaku ini. "Pemberantasan korupsi membutuhkan pendidikan, pencegahan, dan penindakan," jelasnya, merujuk pada Strategi Trisula Korupsi.

Korupsi, sebagaimana diatur dalam UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001, meliputi suap, penggelapan, pemerasan, dan gratifikasi. Tindak korupsi berdampak pada keuangan negara, kepercayaan masyarakat, serta reputasi

Halaman: 1 2

Berita Lainnya
2 hari yang lalu
Konsultasi Regional Kementerian PU 2025: Orkestrasi Pembangunan Menuju Indonesia Emas
Selengkapnya...
Palm Springs Road
4 hari yang lalu
Reviu Usulan Perubahan TA 2025 Tekankan Efisiensi dan Akuntabilitas
Selengkapnya...
Palm Springs Road
11 hari yang lalu
Kementerian PU Gelar Acara Pembangunan Infrastruktur Pendidikan dengan Fokus kepada Pengawasan
Selengkapnya...
Palm Springs Road
13 hari yang lalu
Reviu Program KPBU 2021-2024 untuk Memperkuat Pengawasan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum
Selengkapnya...
Palm Springs Road
18 hari yang lalu
Kementerian PU Gelar Evaluasi Mandiri Pembangunan ZI Tahun 2025
Selengkapnya...
Palm Springs Road
24 hari yang lalu
Penutupan Kegiatan Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Selengkapnya...
Palm Springs Road
27 hari yang lalu
Inspektorat Jenderal Bahas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di Jawa Tengah
Selengkapnya...
Palm Springs Road
1 bulan yang lalu
Koordinasi STRANAS-PK 2025-2026 Antara Kementerian PU dengan Tim Ahli Stranas PK dari Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, Komisi Pemberantasan Korupsi
Selengkapnya...
Palm Springs Road