Itjen PU Tetapkan 15 Unit Kerja Menuju WBK/WBBM 2025
22 Mei 2025
Jakarta, (20/5) – Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyelenggarakan Rapat Pleno Hasil Evaluasi Mandiri TPI Pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun 2025 di Kementerian Pekerjaan Umum (PU), bertempat di Lantai 14 Gedung Kementerian PU. Acara dihadiri oleh Inspektur Jenderal dan Tim Penilai Internal (TPI) Kementerian PU. Rapat ini diselenggarakan guna menetapkan unit kerja yang layak diusulkan kepada Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian PANRB, sekaligus memperkuat kesiapan TPI dalam mendampingi unit kerja dalam pelaksanaan pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Inspektur Jenderal, Dadang Rukmana, membuka rapat dengan mengingatkan kembali arahan Menteri PU saat kegiatan apresiasi bagi unit kerja pembangunan ZI dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2024. “Kita perlu mensinergikan partisipasi publik dalam pencegahan korupsi dan menciptakan reputasi Kementerian Pekerjaan Umum sebagai entitas yang terbuka dan responsif terhadap masukan Masyarakat,” tutur Dadang.
Dadang menyampaikan bahwa berdasarkan Hasil Evaluasi Pembangunan ZI Tahun 2024, TPN Kementerian PANRB memberikan rekomendasi yang mendorong TPI untuk secara aktif melakukan pemantauan, pendampingan, dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan ZI di seluruh unit kerja. Rekomendasi ini diharapkan menjadi motivasi untuk memperkuat komitmen, memperbaiki kekurangan, dan memastikan bahwa semangat ZI benar-benar terinternalisasi dalam proses kerja setiap Unit Kerja/UPT.
Dadang juga menegaskan bahwa tugas TPI tidak hanya terbatas pada proses penilaian, tetapi juga mencakup peran sebagai pendamping yang mengawal pelaksanaan pembangunan ZI secara substansial. Ia meminta TPI untuk memastikan bahwa pembangunan ZI tidak hanya memenuhi indikator administratif, tetapi juga menghasilkan dampak nyata berupa budaya kerja yang berintegritas dan peningkatan kualitas layanan..
Pada Tahun 2025, terdapat 65 unit kerja/UPT yang diusulkan oleh pimpinan unit organisasi untuk dievaluasi oleh TPI. Dari jumalh tersebut, terdapat 23 Unit Kerja/UPT yang memenuhi seluruh komponen evaluasi, mulai dari Persyaratan Administrasi, Evaluasi Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil, hingga pendalaman melalui Desk Evaluasi
Inspektorat Jenderal Kementerian PU Memperkuat Peran APIP dalam Pengadaan Barang/Jasa pada Penanganan Keadaan Darurat
Selengkapnya...
Itjen Kementerian PU Kawal Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa Penanganan Darurat Pasca Bencana di Sumatera Utara
Selengkapnya...
Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Sumatera Barat
Selengkapnya...
Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh
Selengkapnya...
Itjen Bahas Konsep Naskah Nota Kesepahaman dengan BPKP tentang Penyelenggaraan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
Selengkapnya...
Rapat Pendahuluan (Entry Meeting) dan Penandatanganan Pakta Integritas Terkait Pembangunan Strategis Pada Pekerjaan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga
Selengkapnya...
Itjen PU Kawal Verifikasi Naskah Nota Kesepahaman dengan Polri Mengenai Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Pekerjaan Umum
Selengkapnya...
Inspektorat Jenderal Gelar Nonton Film Bersama dan Diskusi Inspiratif Peringati Hakordia 2025
Selengkapnya...