Itjen PU Tetapkan 15 Unit Kerja Menuju WBK/WBBM 2025
22 Mei 2025
Virtual.
Berdasarkan hasil tersebut, Dadang menyampaikan bahwa rapat ini akan membahas beberapa poin penting, yaitu: hasil pemeringkatan desk evaluasi oleh asesor TPI, penetapan jumlah unit kerja yang akan diusulkan ke TPN, rencana pendampingan terhadap unit kerja terpilih, serta penyusunan rekomendasi perbaikan bagi unit kerja yang belum diusulkan.
Wakil Ketua II TPI, Asep Arofah, turut menyampaikan bahwa pada tahun sebelumnya, TPI memprioritaskan pengusulan balai pelaksana, mengingat balai tersebut merupakan bagian dari core business dari Kementerian PU. Namun, ia mencatat bahwa beberapa Unit Kerja/UPT yang masuk dalam 10 besar justru merupakan balai pendukung, bukan pelaksana pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, tahun ini diharapkan terdapat balai pelaksana infrastruktur yang dapat diusulkan agar memperoleh catatan perbaikan dari TPN sebagai bahan evaluasi Pembangunan ZI.
Sebelum rapat pleno berakhir, Dadang menyimpulkan bahwa Unit Kerja/UPT yang berada dalam peringkat 10 besar merupakan balai-balai keilmuan yang tertib secara administratif, namun bukan merupakan bagian dari portofolio utama dari Kementerian sebab tidak mempunyai anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Untuk menggambarkan tugas utama Kementerian PU, sebaiknya memang diusulkan Balai-Balai yang mempunyai anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, ia menyarankan agar yang diusulkan ke TPN adalah balai pelaksana yang memang memiliki peran langsung dalam pembangunan infrastruktur nasional.
Berdasarkan hasil rapat pleno, diputuskan bahwa sebanyak 15 Unit Kerja akan diusullkan kepada TPN Kementerian PANRB dengan nilai ambang batas hasil desk evaluasi di atas 75, sebagai berikut:
- Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Sekretariat Jenderal.
- Balai Teknologi Air Minum, Direktorat Cipta Karya..
- Balai Teknik Sabo, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
- Berita Lainnya
10.png)
1 hari yang laluItjen Kementerian PU Bahas Percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK
Selengkapnya...10.png)
6 hari yang laluSosialisasi mengenai Nota Kesepahaman antara Kementerian PU dan Instansi lainnya lingkup Sosialisasi Surat Edaran Menteri PU No 7/SE/Mn/2026 serta Memorandum Menteri Pekerjaan Umum tentang Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum
Selengkapnya...
16 hari yang laluPelaksanaan ADTT-Verifikasi TLRHP BPK RI dan Penilaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2026
Selengkapnya...8.png)
21 hari yang laluInspektorat Jenderal Kementerian PU menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI
Selengkapnya....jpeg)
1 bulan yang laluPenghargaan Kinerja Pengelolaan Keuangan bagi Satuan Kerja (Satker) Sekretariat Inspektorat Jenderal
Selengkapnya...
1 bulan yang laluPembahasan Pelaksanaan Kegiatan Unit Kerja Bulan Mei 2026 dan Rencana Bulan Juni 2026
Selengkapnya...8.png)