Itjen PU Tetapkan 15 Unit Kerja Menuju WBK/WBBM 2025
22 Mei 2025
Virtual.
Berdasarkan hasil tersebut, Dadang menyampaikan bahwa rapat ini akan membahas beberapa poin penting, yaitu: hasil pemeringkatan desk evaluasi oleh asesor TPI, penetapan jumlah unit kerja yang akan diusulkan ke TPN, rencana pendampingan terhadap unit kerja terpilih, serta penyusunan rekomendasi perbaikan bagi unit kerja yang belum diusulkan.
Wakil Ketua II TPI, Asep Arofah, turut menyampaikan bahwa pada tahun sebelumnya, TPI memprioritaskan pengusulan balai pelaksana, mengingat balai tersebut merupakan bagian dari core business dari Kementerian PU. Namun, ia mencatat bahwa beberapa Unit Kerja/UPT yang masuk dalam 10 besar justru merupakan balai pendukung, bukan pelaksana pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, tahun ini diharapkan terdapat balai pelaksana infrastruktur yang dapat diusulkan agar memperoleh catatan perbaikan dari TPN sebagai bahan evaluasi Pembangunan ZI.
Sebelum rapat pleno berakhir, Dadang menyimpulkan bahwa Unit Kerja/UPT yang berada dalam peringkat 10 besar merupakan balai-balai keilmuan yang tertib secara administratif, namun bukan merupakan bagian dari portofolio utama dari Kementerian sebab tidak mempunyai anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Untuk menggambarkan tugas utama Kementerian PU, sebaiknya memang diusulkan Balai-Balai yang mempunyai anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, ia menyarankan agar yang diusulkan ke TPN adalah balai pelaksana yang memang memiliki peran langsung dalam pembangunan infrastruktur nasional.
Berdasarkan hasil rapat pleno, diputuskan bahwa sebanyak 15 Unit Kerja akan diusullkan kepada TPN Kementerian PANRB dengan nilai ambang batas hasil desk evaluasi di atas 75, sebagai berikut:
- Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Sekretariat Jenderal.
- Balai Teknologi Air Minum, Direktorat Cipta Karya..
- Balai Teknik Sabo, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
- Berita Lainnya4 hari yang lalu
Inspektorat Jenderal Kementerian PU Memperkuat Peran APIP dalam Pengadaan Barang/Jasa pada Penanganan Keadaan Darurat
Selengkapnya...6.png)
7 hari yang laluItjen Kementerian PU Kawal Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa Penanganan Darurat Pasca Bencana di Sumatera Utara
Selengkapnya....png)
7 hari yang laluPendampingan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Sumatera Barat
Selengkapnya...2.png)
7 hari yang laluPendampingan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh
Selengkapnya...2.png)
20 hari yang laluItjen Bahas Konsep Naskah Nota Kesepahaman dengan BPKP tentang Penyelenggaraan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
Selengkapnya...6.png)
24 hari yang laluRapat Pendahuluan (Entry Meeting) dan Penandatanganan Pakta Integritas Terkait Pembangunan Strategis Pada Pekerjaan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga
Selengkapnya...
26 hari yang laluItjen PU Kawal Verifikasi Naskah Nota Kesepahaman dengan Polri Mengenai Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Pekerjaan Umum
Selengkapnya....png)
26 hari yang laluInspektorat Jenderal Gelar Nonton Film Bersama dan Diskusi Inspiratif Peringati Hakordia 2025
Selengkapnya...2.png)