Inspektorat Jenderal Sebagai Consulting Partner Untuk Internal Kementerian PUPR

18 Desember 2023

Card image

Jakarta – Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas pengawasan intern berperan sebagai quality assurance dan consulting partner sesuai Peraturan Menteri PUPR No. 13 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 11 Tahun 2022. Program layanan konsultasi untuk internal Kementerian PUPR difasilitasi oleh Bagian Hukum, Kepatuhan Intern dan Komunikasi Publik, Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Program layanan konsultasi Inspektorat Jenderal yaitu Klinik Konsultasi yang dibentuk pada tahun 2017 merupakan media diskusi dan konsultasi atas permasalahan tugas dan fungsi dalam tindak lanjut laporan hasil pengawasan, penatausahaan keuangan dan  barang milik negara, serta proses pengadaan barang dan jasa. Layanan Klinik Konsultasi telah berjalan hingga saat ini dan tidak dipungut biaya (gratis).

Selanjutnya, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan peran APIP pada kegiatan konsultasi, Inspektorat Jenderal membentuk Tim Layanan Konsultasi dan Sekretariat Klinik Konsultasi yang ditetapkan melalui SK Inspektur Jenderal Nomor 30/KPTS/IJ/2023 tentang Tim Layanan Konsultasi Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR.

Pengguna layanan Klinik Konsultasi adalah internal Kementerian PUPR: pejabat/pegawai PUPR yang mengakses dan/atau mendaftarkan diri untuk memperoleh informasi dengan menyampaikan pertanyaan/permohonan informasi melalui Klinik Konsultasi seputar tindak lanjut laporan hasil pengawasan, penatausahaan keuangan dan  barang milik negara, serta proses pengadaan barang dan jasa, baik melalui tatap muka maupun online. Lebih lanjut mekanisme pelayanan dapat dilihat pada link berikut https://itjen.pu.go.id/app/KlinikKonsultasi/panduan/index.html.

Diharapkan layanan Klinik Konsultasi dapat menjadi salah satu upaya pencegahan dini terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kementerian PUPR melalui saran/masukan atas langkah-langkah tindak lanjut penyelesaian masalah berdasarkan ketentuan yang berlaku, sehingga tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), akuntabel dan transparan dapat terwujud. (DR)


Berita Lainnya
1 bulan yang lalu
Tinjauan Pencapaian dan Langkah-langkah Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR pada Entry Meeting Pemantauan oleh BPKP Atas Efektivitas Pembinaan Kapabilitas APIP Triwulan I Tahun 2024
Selengkapnya...
Palm Springs Road
1 bulan yang lalu
Studi Banding Proses Bisnis Pengelolaan Pengaduan Untuk Peningkatan Efektivitas Pengawasan Kementerian PUPR
Selengkapnya...
Palm Springs Road
1 bulan yang lalu
Sinergi Strategis antara Kejaksaan Agung dan Kementerian PUPR dalam Pengamanan Pembangunan Infrastruktur
Selengkapnya...
Palm Springs Road
1 bulan yang lalu
Koordinasi Implementasi Aplikasi SIPASTI dalam Pembangunan Infrastruktur: Membangun Sinergi antara Kementerian PUPR dan Kementerian Kesehatan
Selengkapnya...
Palm Springs Road
20 Februari 2024
Pembahasan Hasil Evaluasi BPKP: Upaya Perbaikan Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR
Selengkapnya...
Palm Springs Road
02 Februari 2024
Pelantikan Pejabat Fungsional Inspektorat Jenderal Tahun 2024
Selengkapnya...
Palm Springs Road
05 Februari 2024
Quality Control (QC) Telaah Sejawat Ekstern Semester II Tahun 2023
Selengkapnya...
Palm Springs Road
02 Februari 2024
Inspektorat Utama BPOM Benchmarking Inspektorat Jenderal PUPR Terkait Pengawasan Intern Pada PBJ Pekerjaan Konstruksi
Selengkapnya...
Palm Springs Road