Jakarta (30/01) – telah dilaksanakan benchmarking antara Inspektorat Kementerian BUMN dengan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian PUPR di Gedung Utama Kementerian PUPR, Ruang Rapat Itjen Lt. 14, Jakarta Selatan. Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal, Bimo Adi Nursanthyasto, dan Inspektur VI, Moch Yusuf Hariagung. Acara ini juga dihadiri oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian PUPR.
Dalam sambutannya, Sekretaris Inspektorat Jenderal menyampaikan bahwa Kementerian PUPR mengelola alokasi anggaran belanja negara yang besar, sehingga pengelolaannya harus diawasi dengan benar dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pengawasan anggaran tersebut didukung melalui Instruksi Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2022, yaitu 9 Strategi Pencegahan Risiko Penyimpangan Pengadaan Barang dan jasa (PBJ) Tahap II Kementerian PUPR Tahun 2022-2024.
Inspektorat Jenderal dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Third Line Defence, dimana APIP tidak membuat kebijakan dan tindakan yang merupakan tugas manajemen (independen) dan bertugas untuk memberikan penjaminan kualitas (quality assurance) dan layanan konsultansi (consulting partner).
Diskusi benchmarking diisi dengan penyampaian latar belakang penerapan CACM, penggunaan aplikasi CACM PUPR, dan tanya jawab antara Itjen Kementerian BUMN dan Itjen Kementerian PUPR. Inspektorat Kementerian BUMN berharap dengan benchmarking ini, Kementerian BUMN dapat memperbaiki penerapan CACM menjadi lebih baik. (NAS)
--