Jakarta – 26 Mei 2026, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum menggelar rapat Pleno Hasil Evaluasi Mandiri Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian PU.
Dalam paparannya, Tim Penilai Internal (TPI) Kementerian PU menegaskan bahwa target utama pembangunan ZI bukan sekadar banyaknya Unit Kerja yang diusulkan kepada Tim Penilai Nasional (TPN), melainkan kualitas Unit Kerja yang benar-benar siap meraih predikat WBK maupun WBBM.
Berdasarkan data evaluasi tahun 2026, sebanyak 40 Unit Kerja diusulkan menuju predikat WBK dan 6 Unit Kerja menuju predikat WBBM namun yang lolos evaluasi sebanyak 14 Unit Kerja untuk WBK dan 3 Unit Kerja WBBM. Seluruh proses evaluasi dilakukan melalui tahapan evaluasi administrasi, survei eksternal, evaluasi komponen pengungkit, hingga desk evaluasi virtual yang berlangsung sejak April hingga Mei 2026.
Salah satu Unit Kerja yang memperoleh nilai tertinggi adalah Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur dan diusulkan menuju predikat WBBM. Unit ini dinilai unggul melalui berbagai inovasi layanan digital seperti INSLOPE, INVI-J, hingga aplikasi LINI yang mendukung mitigasi risiko longsor, jembatan runtuh, dan gempa bumi secara cepat dan terintegrasi.
Selain itu, Balai Sistem Jaringan dan Lingkungan Jalan juga menjadi salah satu unit yang diusulkan menuju WBBM. Berbagai inovasi seperti LACAK UJI, Digital Twin, dan SIMOKA dinilai mampu meningkatkan transparansi layanan, efisiensi pekerjaan, serta penguatan budaya kerja berbasis teknologi digital.
Sementara itu, beberapa Unit Kerja lain berhasil diusulkan menuju predikat WBK, diantaranya Balai Teknik Sungai, Bapekom PU Wilayah IV Bandung, Balai Teknik Sanitasi, serta BBPJN Sumatera Selatan. Unit-unit tersebut dinilai berhasil menghadirkan inovasi pelayanan publik berbasis digital, penguatan integritas, serta peningkatan efisiensi birokrasi.
Dalam evaluasi tersebut, TPI juga memberikan sejumlah catatan perbaikan kepada Unit Kerja, mulai dari penguatan monitoring dan evaluasi inovasi, penyusunan kinerja berbasis outcome, optimalisasi layanan digital terintegrasi, hingga penguatan budaya integritas dan pengawasan internal.
Kementerian PANRB sebelumnya juga merekomendasikan agar pimpinan instansi bersama TPI terus mendorong pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas evaluasi internal, serta memastikan seluruh pegawai memahami substansi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.
Melalui pleno evaluasi ini, Kementerian PU berharap unit kerja yang diusulkan benar-benar mampu menjadi role model pelayanan publik yang profesional, akuntabel, bersih dari korupsi, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
-