Monitoring dan Evaluasi UPG Kementerian PUPR Oleh KPK

06 Juli 2020

---

Gratifikasi diantaranya;

1. Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2016 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Kementerian PUPR;
2. Kepmen PUPR Nomor 593/KPTS/M/2016 Tentang UPG Kementerian PUPR;
3. SE Menteri PU Nomor 07/SE/M/2014 Tentang Pengendalian Gratifikasi Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kementerian PU;
4. Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 39/KPTS/IJ/2016 Tentang Tim Kerja UPG Kementerian;
5. SE Inspektur Jenderal Nomor 18/SE/IJ/2017 Tentang Penyampaian Laporan Penerimaan Gratifikasi di Kementerian PUPR Melalui Website, Email dan Aplikasi Whatsapp; dan
6. Surat Inspektur Jenderal Nomor UM.01.11-IJ/69 tanggal 18 Januari 2019 hal Batasan dan Pelaporan Gratifikasi

Berangkat dari poin pertama dan kedua dari kebijakan internal di atas, setiap Unit Organisasi di lingkup Kementerian PUPR sudah membentuk UPG tingkat Unor/Eselon I dengan berdasar kepada Surat Keputusan masing-masing Direktorat Jenderal/Badan. UPG unit Eselon 1 memiliki kewajiban untuk berkoordinasi dan melapor kepada UPG Pusat. Selain itu, atas persetujuan Menteri PUPR dan MenPAN-RB pada Kementerian PUPR itu sendiri telah dibentuk Unit Kepatuhan Intern pada 4 Direktorat, yaitu Direktorat Jenderal Sumber Daya Air; Direktorat Jenderal Bina Marga; Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Perumahan sehingga kelak dapat memberikan manfaat lebih terkait segala usaha preventif baik penyimpangan maupun

Halaman: 1 2 3 4