TOLAK GRATIFIKASI, WUJUDKAN PENYELENGGARAAN JALAN BERINTEGRITAS

07 September 2021

---

Jakarta 7 September 2021- Acara webinar yang mendukung Gerakan Anti Gratifikasi sukses diselenggarakan oleh Ditjen Bina Marga bekerjasama dengan para pemangku kepentingan, salah satunya Inspektorat Jenderal. Pelaksanaan acara bertempat di Pendopo Kementerian PUPR dan juga dapat diikuti peserta secara hybrid serta live streaming melalui aplikasi Youtube. Inspektur Jenderal turut menyemarakkan acara tersebut dengan dihadiri oleh Inspektur Jenderal T Iskandar, Inspektur II Nikmatullah, Inspektur VI Yusuf Hariagung. Narasumber lainnya yang turut mendukung diantaranya adalah perwakilan dari KPK RI dan OJK yang berbagi pengalamannya dalam kegiatan anti gratifikasi.

Dalam kegiatan ini selain paparan dari masing-masing Narasumber juga diikuti sesi tanya Jawab baik dari peserta secara offline ataupun online. Inspektur Jenderal T Iskandar menjelaskan mengenai Program Pengendalian Gratifikasi di Kementerian PUPR, yang mengacu pada ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai induk dari pemberantasan tipikor.
2. Kementerian PUPR telah memiliki produk hukum dalam pengendalian gratifikasi melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Kementerian PUPR.
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku Pembina dalam pengendalian gratifikasi menerbitkan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi.
4. Selain itu sebagai wujud komitmen kuat Kementerian PUPR dalam pengendalian gratifikasi, gratifikasi telah menjadi bagian integral dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR. Saya rasa ini adalah inovasi dan kekhasan Kementerian PUPR dalam mengintegrasikan anti korupsi dalam struktur organisasi.

Inspektur Jenderal juga menjelaskan bahwa Struktur organisasi Kementerian PUPR menerapkan konsep Three Lines Model dengan tujuan membantu memandu organisasi dalam mengambil keputusan, perilaku, tindakan, dan mencapai kesuksesan organisasi. Salah satu prinsip Three Lines Model adalah Governance yang mensyaratkan membentuk struktur dan proses organisasi yang menjamin akuntabilitas melalui budaya integritas.

Inspektur Jenderal pun berterima kasih kepada KPK atas dorongan dan evaluasinya sehingga pada tahun 2021 telah menyusun Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) yang terbagi atas 3 (tiga) topik utama yaitu: Perangkat PPG, Implementasi PPG dan Hasil PPG.

Hasil Evaluasi dan monitoring pada semester I tahun 2021 oleh KPK, Kementerian PUPR mendapatkan nilai 98 dari 100 dan mendapatkan peringkat 1 dari 101 Kementerian/Lembaga. Nilai ini patut kita syukuri karena pada hasil

Halaman: 1 2