TOLAK GRATIFIKASI, WUJUDKAN PENYELENGGARAAN JALAN BERINTEGRITAS
07 September 2021
evaluasi pada tahun 2020, Kementerian PUPR mendapatkan nilai 76,75. Hasil monev ini menjadi tantangan bagi Kementerian PUPR untuk semakin menguatkan upaya pengendalian gratifikasi.
Dan tidak bosan-bosanya Inspektur Jenderal selalu mengingatkan pesan yang pak Basuki sering sampaikan, bahwasannya Menteri PUPR selalu menggaungkan Four Big No’s bagi insan PUPR.
- No Bribery! yang mana seluruh pegawai di Kementerian tidak menerima dan ikut terlibat dalam tindakan suap menyuap maupun pemeran.
- No Kick Back! Setiap pemberian layanan kepada stakeholder, setiap insan PUPR dilarang menerima komisi, tanda terima kasih dalam bentuk apapun.
- No Gifts! Pegawai PUPR dilarang menerima hadiah/ pemberian yang bertentangan dengan aturan apalagi yang berhubungan dengan jabatan atau pelayanan kepada masyarakat.
- No Luxurious Lifestyle! Agar insan PUPR dapat menunjukkan kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi percontohan bagi masyarakat disekitarnya.
Seperti biasanya sebagai kata penutup Inspektur Jenderal memberikan pantun “Langkah tegap menatap ke depan, Gerak selaras penuh harmoni, Mari gratifikasi kita lawan, Mewujudkan PUPR bersih dan melayani”.
Berita Lainnya
8 hari yang lalu
Tingkatkan Profesionalisme APIP, Itjen PU Gelar Pelatihan Investigatif dan Saksi Ahli
Selengkapnya...
15 hari yang lalu
Konsolidasi Kesatkeran dan Validasi Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal
Selengkapnya...
25 hari yang lalu
Inspektorat Jenderal Kementerian PU Sampaikan Knowledge Sharing Kelembagaan kepada Inspektorat Utama BAPPENAS
Selengkapnya...
31 hari yang lalu
Keberlanjutan Akselerasi Pemulihan Pascabencana: Menteri dan Irjen Tinjau Langsung Lokasi Terdampak di Tanah Datar, Sumatera Barat
Selengkapnya...
1 bulan yang lalu
Akselerasi Pemulihan Pascabencana: Menteri dan Irjen Tinjau Langsung Lokasi Terdampak di Sumatera Barat
Selengkapnya...
1 bulan yang lalu
Inspektorat Jenderal Selenggarakan Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unaudited TA 2025 Sebagai Upaya Penguatan Akuntabilitas
Selengkapnya...
1 bulan yang lalu
Inspektorat Jenderal Kementerian PU Bahas Revisi Jakwas dan PKPT Tahun Anggaran 2026
Selengkapnya...