Jakarta (14/2) – Kementerian PUPR memiliki agenda Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR-RI. Pada kesempatan kali ini, Kementerian PUPR melalui Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan Rapat Dengar Pendapat terkait Evaluasi Pelaksanaan Tahun Anggaran (TA) 2022 dan Program Kerja TA 2023. Komisi V sebagai stakeholder Kementerian PUPR secara rutin mengadakan rapat untuk mengetahui progres kerja Kementerian PUPR serta menyampaikan aspirasi terkait permasalahan serta pembangunan yang dapat dilakukan oleh Kementerian PUPR.
Inspektorat Jenderal sebagai APIP Kementerian, memiliki fungsi utama pengawasan. Inspektorat Jenderal menerapkan pengawasan berbasis risiko sesuai SE Menteri PUPR nomor 24/2020 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko. Di tahun 2022, kegiatan pengawasan dibagi pada 2 kategori kegiatan yaitu assurance dan consulting. Rencana pengawasan tahun 2022 berjalan sesuai rencana 100 persen dengan 816 kegiatan, realisasi pengawasan tahun 2022 berjumlah 1751 kegiatan yang mana 214 persen dari total rencana kegiatan.
Program Kerja TA 2023 Inspektorat Jenderal bertemakan Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Ditambahkan oleh Inspektur Jenderal T. Iskandar, “terdapat 7 prioritas nasional dalam tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023, Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR akan berfokus pada pengawalan penyelenggaran infrastruktur, pengawalan penatausahaan BMN serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik,” tambah Iskandar.
Komisi V mengapresiasi kinerja Kementerian PUPR sebagai ujung tombak pembangunan infrastruktur serta berharap dapat meningkatkan capaian yang sudah didapat. (NF)
-