Jakarta - (1/2) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mensosialisasikan nilai-nilai budaya anti korupsi, salah satunya dengan menyelenggarakan PUPR Compliance Forum dan Pekan Kepatuhan 2024 di Auditorium Kementerian PUPR pada tanggal 1 Februari 2024 dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK dan disertai kegiatan pameran kepatuhan dan seminar penguatan integritas). Acara dihadiri oleh para Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, para pejabat yang membidangi kepatuhan intern dan manajemen risiko serta generasi muda PUPR.
PUPR Compliance Forum dan Pekan Kepatuhan 2024 mengambil tema “Menuju Lustrum Kepatuhan Intern 2025” dengan subtema “Beraksi, Berdampak, dan Berubah”. Acara ini dilaksanakan sejak tanggal 26 Januari 2024 s.d 1 Februari 2024 melalui serangkaian kegiatan penguatan kepatuhan intern dan manajemen risiko seperti Working Group in Compliance (WGC), kompetisi penyusunan Policy Brief, dan lomba konten edukasi. Kegiatan ini menjadi representasi atas program pembinaan, pengembangan, dan pengendalian yang telah dilakukan oleh Unit Kepatuhan Intern (UKI) Kementerian PUPR dalam mendukung tata kelola penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang akuntabel dan profesional.
UKI yang dibentuk pada tahun 2020 merupakan second line of defense bagi setiap Unor di Kementerian PUPR. UKI bagian dari komitmen Kementerian PUPR dalam meningkatkan akuntabilitas belanja anggaran dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, dan transparan serta tata kelola organisasi. Oleh karena itu, yang menjadi fokus UKI adalah penguatan untuk mendukung Ditjen-Ditjen sebagai first line of defense dan Itjen sebagai third line of defense. Upaya perbaikan kualitas pengawasan yang dilakukan secara terus menerus oleh Itjen merupakan komitmen Kementerian PUPR dalam memperkuat tata kelola yang baik (good governance). Namun, aksi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab UKI dan Inspektorat Jenderal, tetapi harus didukung dan dilaksanakan secara komprehensif oleh first line of defense yaitu Unit Organisasi, Unit Kerja, hingga ke Balai/Satker serta terus berkolaborasi dengan seluruh stakeholders terkait.
“Baik untuk first line of defense, second line of defense maupun third line of defense adalah internal auditor, bukan eksternal auditor. Saya sering menyampaikan internal auditor lebih susah daripada eksternal auditor karena dituntut untuk membina pengawasan,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan pemberian apresiasi atas capaian hasil Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Kementerian PUPR Tahun 2023 yang telah berada pada Level 4 atau meningkat dari tahun sebelumnya pada Level 3 serta capaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian PUPR yang juga telah mencapai Level 4. Apresiasi diberikan oleh Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh dan diterima oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Kepala BPKP mengatakan, “Dengan capaian SPIP dan Kapabilitas APIP pada Level 4 ini mencerminkan bahwa Kementerian PUPR telah mampu mendefinisikan dan mengelola kinerjanya dengan baik, manajemen risiko, dan kegiatan pengendalian, sehingga mampu memastikan efektifitas pencapaian tujuan organisasi”. (YH)
-