Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan anggaran suatu kementerian/lembaga pemerintah (K/L). WTP sangatlah penting bagi suatu K/L karena Opini tersebut merupakan citra positif yang menunjukkan bahwa roda pemerintahan telah dikelola secara akuntabel dan bisa menjadi tanda suatu K/L terbebas dari korupsi.

   Lalu bagaimana caranya mendapatkan opini WTP tersebut? Simak tips berikut yang telah dirangkum dari berbagai sumber:

1. Laporan keuangan K/L harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP). SAP sendiri adalah pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah. Selain itu, penyajian laporan keuangan tidak mengandung salah saji yang material (Gutomo, 2016).
2. Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI). Pengendalian internal yang kuat akan menghasilkan laporan keuangan yang efisien, efektif, dan patuh terhadap peraturan, istilah lainnya adalah Internal Control of Financial Reporting (ICOFR) (KLC, 2018). Sebagai contoh berdasarkan tingkat transaksi, harus dilakukan Segregation Of Duties yaitu pemisahan tugas untuk menghindari terjadinya kecurangan. Pegawai yang mengeluarkan uang, menggunakan dan menyimpan harus berbeda. Selain itu, menurut Bahtiar Arif sebagai auditor utama BPK, pengendalian transaksi yang penting dan harus dijaga adalah belanja, persediaan, dan aset tetap (Kompas, 2020).
3. Pengungkapan informasi di laporan keuangan juga harus jelas dan detail (KLC, 2018). Sebagai contoh, dalam laporan keuangan disebutkan sebuah K/L memiliki kas Rp. 1 miliar. Kemudian K/L terkait harus menjelaskan penempatan dana untuk kas tersebut. Begitu juga dengan pengungkapan atas akun-akun yang lain.
4. Pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan (KLC, 2018). Sebagai contoh, ketika sudah mengeluarkan anggaran untuk membuat bangunan, tapi bangunannya tidak ada, hal ini menyalahi aturan.

Untuk itu, diperlukan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar dan peraturan (KLC, 2018). Komitmen pimpinan juga diperlukan, dengan adanya hal tersebut maka akan mendorong semangat pegawainya untuk menyusun laporan keuangan yang baik dan benar. Kemudian, sistem aplikasi juga harus dibenahi. Tidak bisa dipungkiri teknologi harus diterapkan dalam segala aspek termasuk pencatatan transaksi keuangan. Terakhir, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) mesti ditingkatkan karena masih banyak pegawai yang tidak mengerti terkait akuntansi. Jika semua tips diatas diperhatikan maka mendapatkan opini WTP adalah suatu hal yang tidak mustahil.

DAFTAR PUSTAKA

Kemenkeu Learning Center (KLC). (2018). Bagaimana cara mendapatkan opini WTP melalui penerapan ICOFR di level Kementerian Lembaga ?. Diakses pada tanggal 12 Januari 2022 melalui: https://klc.kemenkeu.go.id/pusap-bagaimana-cara-mendapatkan-opini-wtp-melalui-penerapan-icofr-di-level-kementerian-lembaga/

Kompas. (2020). Ini 4 Indikator Penentu Opini WTP dari BPK. Diakses pada tanggal 12 Januari 2022 melalui: https://money.kompas.com/read/2020/02/14/163614026/ini-4-indikator-penentu-opini-wtp-dari-bpk

Kotot Gutomo. (2016). Berburu Opini WTP. Diakses pada tanggal 12 Januari 2022 melalui: http://www.bpkp.go.id/%20jateng/konten/1910/berburu-opini-wtp.bpkp