Perkuat Pengamanan Pembangunan Strategis, Kementerian PUPR Berkoordinasi Dengan Kejaksaan RI

30 Mei 2023

Jakarta (30/05), telah dilaksanakan Rapat Koordinasi antara Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dengan Direktur D pada Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan RI. Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Inspektorat Jenderal lantai 14 dan dibuka langsung oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal. Dalam rapat ini hadir pula Direktur Kepatuhan Intern Ditjen SDA, Direktur Kepatuhan Intern Ditjen Bina Marga, Direktur Kepatuhan Intern Ditjen Cipta Karya, Direktur Kepatuhan Intern Ditjen Perumahan, dan lainnya.

Sekretaris Inspektorat Jenderal menegaskan semangat percepatan pembangunan pada Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana yang telah diinstruksikan oleh Presiden harus terus dibangun, tidak hanya pada proyek IKN saja, tapi di banyak PSN. Hal ini juga mendapat respon positif dari Direktur D Jamintel, ia menyampaikan akan terus berkoordinasi dengan Kejaksaan di tiap daerah untuk memonitoring pengamanan pembangunan pada PSN.

Di bidang Sumber Daya Air sendiri, terdapat 48 bendungan yang sedang dibangun, yang terdiri dari 21 bendungan yang sudah selesai dan 27 yang masih dalam proses pembangunan. Dari bidang Cipta Karya terdapat beberapa Program Strategis Nasional, antara lain:

1. Program Pengembangan Kawasan Perbatasan;
2. Program Pengembangan KSPN;
3. Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (Food Estate);
4. Program Percepatan Pembangunan Kawasan;

Di bidang Perumahan, fokus PSN di tahun 2023 yaitu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Sedangkan di bidang Bina Marga, ada beberapa program yang sedang dijalankan dan menjadi target di tahun 2023 ini. Salah satunya adalah pembangunan 37 ruas jalan tol yang terdiri dari 30 PSN dan 7 Non-PSN. Fokus perbaikan adalah pada jalan yang rusak, tapi lebih prioritas jika jalan tersebut menghubungkan pada kawasan strategis, seperti kawasan industri, kawasan pariwisata, perkebunan, pertanian, dan produktif lainnya.

Dengan banyaknya proyek strategis yang sedang dibangun oleh Kementerian PUPR, diharapkan Kejaksaan RI khususnya Direktur D Jamintel dapat mendampingi proses pembangunan agar dapat termonitoring dengan baik dan dapat selesai sesuai dengan yang telah ditargetkan. (NAS)

---