Tingkatkan Profesionalisme APIP, Itjen PU Gelar Pelatihan Investigatif dan Saksi Ahli

26 Februari 2026

---

Jakarta, 23 Februari 2026 –  Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyelenggarakan kegiatan “Pelatihan Investigatif Level Basic dan Peran Saksi Ahli dan Pemberi Keterangan dalam Persidangan”. Kegiatan ini bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Lembaga Pendidikan Hikmah Hara Jagaddhita. Pelatihan diselenggarakan di Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah III Jakarta dan diikuti oleh para auditor di lingkun.gan Inspektorat Jenderal Kementerian PU.

Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP, narasumber dari Direktorat Investigasi III BPKP serta akademisi hukum yang memberikan perspektif komprehensif terkait pelaksanaan audit investigatif dan peran auditor sebagai saksi ahli di persidangan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari penguatan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Dalam sambutannya, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Djaya Sukarno menyampaikan bahwa pengembangan sumber daya manusia merupakan bagian penting dari upaya peningkatan kualitas kinerja dan profesionalisme auditor. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 11 tentang Manajemen PNS yang memberikan hak dan kesempatan bagi setiap PNS untuk mengikuti pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam pelajaran setiap tahunnya.

Seiring dengan meningkatnya ekspektasi publik terhadap akuntabilitas kementerian/lembaga, peran APIP tidak lagi terbatas pada audit kepatuhan administratif dan audit kinerja. Auditor dituntut mampu melakukan audit investigatif secara sistematis dan berbasis bukti, serta menjelaskan dan mempertanggungjawabkan hasil pengawasan secara profesional, termasuk dalam ranah proses hukum.

Kegiatan ini juga menjadi wadah berbagi pengalaman dan praktik terbaik (best practice) dari para narasumber, sehingga pembelajaran yang diperoleh tidak hanya bersifat teoritis, tetapi aplikatif dalam menghadapi kasus di lapangan maupun saat memberikan keterangan di ruang sidang.

Dengan terselenggaranya pelatihan ini, diharapkan Inspektorat Jenderal semakin mampu memperkuat perannya sebagai pengawas internal yang dipercaya, profesional, dan mendukung proses penegakan hukum secara objektif dan independen, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas. (DAI)