Persiapan Penyelenggaraan Implementasi Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2026

26 Mei 2026

---

Jakarta, 25 Mei 2026 – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggelar pertemuan bertema Pendampingan Implementasi Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tingkat Unit Organisasi di lingkungan Kementerian PU antara pihak evaluator (Tim pendampingan Itjen) dengan pihak evaluatan tingkat unit organisasi. Bertempat di Balai Pengembangan Kompetensi (Bapekom) Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta, kegiatan berlangsung selama dua hari tanggal 25 – 26 Mei 2026.

Adapun materi pertama yang dibahas yaitu mengenai Sosialisasi Rencana Strategis Kementerian PU Tahun 2025 – 2029 oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Bapak Ir. Zevi Azzalno, M.Sc., Ph.D, materi kedua membahas mengenai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang SAKIP Kementerian PU, adapun Peraturan yang digunakan yaitu Peraturan Menteri PU Nomor 7 Tahun 2026 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian PU dibawakan oleh Bapak Dr.Eng.Mangapul L. Nababan, S.T., M.Si dan Bapak Reza Tiar Kusuma, S.Kom., M.E., M.P.M.A. Dari pihak Itjen diwakili oleh Ibu Satriadarma Elliska, S.E. M.M, Bapak Mohamad Ikhsan, S.H, dan Bapak Hizkia Aldo Amanta Saragih, S.E menjelaskan poin penting mengenai perhitungan indikator dalam Implementasi Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah disertai dengan cara bobot perhitungan untuk pengukuran kinerja kepada pihak evaluatan. Sesi selanjutnya diskusi antara evaluatan tingkat unit organisasi dan evaluator (tim pendampingan dari pihak Inspektorat Jenderal).

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Dr. Maulidya Indah Junica, M.Sc selaku Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Plh. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Para Inspektur, Para Kasubag serta Para Auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal. Dari pihak evaluatan diwakili oleh Ir. Zevi Azzaino, M.Sc., Ph.D selaku Kepala Direktorat Jenderal Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) serta para jajaran tim pendampingan SAKIP unit organisasi.

Diharapkan dengan adanya pendampingan Implementasi Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Unit Organisasi antara pihak evaluatan dan evaluator dapat memberikan hasil terbaik bagi hasil SAKIP pada Kementerian PU. (hn)