Perkuat Pengawalan Pembangunan, Itjen Kementerian PU dan BPKP Gelar Pelatihan Tata Kelola Pengawasan Intern

16 Maret 2026

---

JAKARTA – Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) resmi memulai agenda peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan bertajuk “Tata Kelola Pengawasan Intern untuk Eksekutif di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian PU”. Kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi strategis antara Itjen Kementerian PU dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

​Pelatihan dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai Rabu (11/3) hingga Jumat (13/3/2026), bertempat di Ruang Rapat Lantai 14 Gedung Itjen Kementerian PU, Jalan Pattimura, Jakarta Selatan. Acara ini dihadiri oleh peserta pelatihan yang merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, serta Pejabat Pengawas di lingkungan Itjen kementerian PU.

​​Dalam sambutan pembukaan, Inspektur Jenderal Kementerian PU, Dr. Ir. Maulidia Indah Junica. M.Sc, menyampaikan apresiasi mendalam kepada BPKP atas fasilitasi pelatihan ini di tengah jadwal yang padat. Menurutnya, sinergi ini merupakan jembatan krusial dalam mengawal tugas-tugas besar pembangunan nasional yang diemban oleh Kementerian PU.

​“Dengan semakin banyaknya tugas yang diamanatkan kepada Kementerian PU, Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus memiliki strategi yang mumpuni. Hal ini dilakukan agar kita dapat mengawal pembangunan dengan maksimal dan tetap berada pada koridor yang benar,” ujar Maulidia.

​​Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Aryanto Wibowo, Ak., CA, CGCAE, CIAE, CREL, FRMP, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan BPKP. Dalam arahannya, Aryanto menekankan betapa signifikannya peran APIP saat ini dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara.

​Sebagai "Lini Ketiga" (Third Line) dalam model pertahanan organisasi, APIP dituntut untuk terus meningkatkan kapabilitasnya. Aryanto menjelaskan bahwa APIP harus memastikan bahwa operasional di lini pertama dan kedua berjalan efektif guna mencegah terjadinya kebocoran keuangan negara.

​“Pada pedoman evaluasi kapabilitas APIP, tahapannya dimulai dari pengembangan informasi awal. Kita harus memahami tujuan dari objek yang akan diaudit (Obrik), menetapkan risiko-risikonya, baru kemudian menyusun program kerja,” jelas Aryanto.

​​Pelatihan ini secara khusus dirancang untuk meningkatkan pemahaman pejabat mengenai; Prinsip-prinsip Pengawasan Intern yang akuntabel, Standar Audit Intern Pemerintah yang berlaku secara nasional, ​Perencanaan Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko, yang dianggap sebagai langkah paling efektif jika objek pengawasan berjumlah banyak namun sumber daya terbatas.

​“Kami berharap melalui pelatihan ini, kualitas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PU dapat meningkat secara signifikan,” pungkas Aryanto. (EIW)