Pelaksanaan ADTT-Verifikasi TLRHP BPK RI dan Penilaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2026

06 Juli 2026

---

Jakarta, 6 Juli 2026 – Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum menyelenggarakan kegiatan ADTT-Verifikasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Penilaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal untuk Periode Triwulan II Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Dalam arahannya, Inspektur Jenderal menegaskan bahwa percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan merupakan komitmen nyata Kementerian Pekerjaan Umum dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, dan akuntabel. Setiap rekomendasi hasil pemeriksaan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti secara tepat, lengkap, dan didukung dokumen yang memadai sesuai ketentuan yang berlaku.

Kegiatan ini juga menekankan perubahan paradigma pengawasan internal, dari sekadar watchdog menjadi catalyst, di mana fungsi pengawasan tidak hanya berorientasi pada temuan, tetapi juga memberikan nilai tambah melalui rekomendasi yang konstruktif guna meningkatkan efektivitas pengendalian intern dan kualitas pengelolaan keuangan negara.

Sejalan dengan arahan Menteri Pekerjaan Umum mengenai prinsip “From Spending More to Spending Better", Inspektorat Jenderal terus mendorong terwujudnya pelaksanaan anggaran yang mengedepankan ketepatan waktu, biaya, mutu, administrasi, dan manfaat. Temuan hasil pemeriksaan dipandang sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola organisasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, Inspektorat Jenderal bersama Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) terus mengembangkan aplikasi e-Profilling sebagai inovasi untuk mengidentifikasi individu yang masih memiliki tanggung jawab atas saldo temuan hasil pemeriksaan. Pengembangan sistem ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengendalian intern dan mempercepat penyelesaian tindak lanjut secara lebih terukur dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, Inspektorat Jenderal berharap seluruh unit kerja semakin memperkuat sinergi dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan secara tepat waktu dan berkualitas, sehingga mampu mempertahankan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta mendukung tercapainya pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. (SM)