Itjen Kementerian PU Bahas Percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK

21 Juli 2026

---

Jakarta, 20 Juli 2026 – Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Semester I Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung pada hari Senin-Kamis, 20–23 Juli 2026 di Ruang Serbaguna Lantai 17 Gedung Utama Kementerian PU ini menjadi bagian dari evaluasi penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan sekaligus forum penyamaan langkah dalam mempercepat tindak lanjut yang masih berjalan.

FGD dihadiri oleh Direktur Pemeriksaan IV.A Ditjen PKN IV BPK RI, Iwan Gunawan berserta Tim, Inspektur Jenderal Kementerian PU, Pejabat Tinggi Pratama Kementerian PU, serta para Sekretaris Direktorat dan Direktorat/Unit Kepatuhan Intern pada Unit Organisasi. Pembahasan difokuskan pada penyelesaian rekomendasi, identifikasi kendala di lapangan, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat penuntasan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Selain mengevaluasi tindak lanjut rekomendasi, forum juga membahas penyelesaian kerugian negara melalui mekanisme tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti kerugian, dan tuntutan kepada pihak ketiga. Pembahasan tersebut menjadi bagian dari penguatan pengendalian intern sekaligus memastikan setiap penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam arahannya, Inspektur Jenderal menegaskan bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan harus dipandang sebagai instrumen perbaikan organisasi. Penyelesaian rekomendasi tidak cukup berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi harus menghasilkan perubahan yang nyata terhadap sistem kerja, pengendalian intern, dan tata kelola. Sejalan dengan itu, Inspektorat Jenderal mengusung pendekatan From Follow-Up to Follow-Through, yaitu memastikan setiap rekomendasi diselesaikan hingga memberikan dampak yang terukur bagi organisasi. Status penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK juga menjadi salah satu indikator dalam pengusulan pejabat perbendaharaan maupun pejabat struktural.

Konsistensi tindak lanjut diharapkan tidak hanya meningkatkan tingkat penyelesaian rekomendasi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan mendorong terwujudnya tata kelola yang semakin efektif, transparan, dan berintegritas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. (SM)