Pembahasan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instalansi Pemerintah (AKIP) Tingkat Unit Organisasi pada Sekjen, Itjen, Direktorat Jenderal BIKON, BPSDM dan BPIW Tahun Anggaran 2025

22 Juli 2026

---

Jakarta, 21 Juli 2026 – Bertempat di Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah III Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyelenggarakan kegiatan Overview Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Kegiatan yang diprakarsai oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PU dihadiri oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, maupun perwakilan di lingkungan Kementerian PU. Kegiatan ini dilaksanakan pada 21 – 24 Juli 2026 melalui metode desk interview antara pihak evaluatan dan evaluator.

Kegiatan diawali dengan penyampaian sambutan Inspektur Jenderal oleh Dimas Hendra Cipta, S.E., M.SE., M.Sc. Setelah pembukaan, acara dilanjutkan dengan sesi wawancara (desk interview) antara evaluatan dan evaluator. Adapun topik bahasan utama meliputi overview hasil evaluasi AKIP Eselon I tingkat Unit Organisasi Tahun 2022 – 2024 dan komponen perhitungan bobot kinerja penilaian AKIP terdiri dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang menentukan skor nilai akuntabilitas kinerja akhir.

Pembahasan evaluasi AKIP merupakan kegiatan rutin tahunan untuk mengetahui skor AKIP dan pencapaian kinerja masing-masing unit organisasi agar tepat sasaran. Kesimpulan dari acara tersebut menjadi gambaran yang terjadi pada unit organisasi sehingga dapat disampaikan dampak akibat pada tujuan organisasi. Peraturan yang mendasari kegiatan evaluasi AKIP tersebut yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7 Tahun 2026, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 88 Tahun 2021 dan Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 2/SE/IJ/2023 mengenai Petunjuk Teknis sistem evaluasi AKIP Tingkat Unit Organisasi di Kementerian PU. (HN)