Pembangunan Zona Integritas Dan Penerapan SMAP Ditjen Bina Konstruksi

28 Mei 2021

---

Jakarta 25 Mei 2021, Kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) dan Penerapan SMAP di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sukses diselenggarakan dengan dihadiri oleh Menteri PUPR, Perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Ombudsman RI dan Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian PUPR. Dalam acara tersebut, Inspektorat Jenderal dalam hal ini diwakili oleh T. Iskandar menegaskan kembali arti pentingnya ZI menuju WBK dan WBBM merupakan bagian dari strategi penerapan GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010 – 2025 dimana:

• Zona Integritas merupakan pulau integritas sebagai unit kerja percontohan yang secara nyata melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi.
• Bagi Kementerian PUPR, Pembangunan Zona Integritas merupakan suatu kebutuhan dalam perbaikan tata kelola untuk mewujudkan organisasi yang berkinerja tinggi, berintegritas dan melayani.
• Hal tersebut sejalan dengan pesan Bapak Menteri PUPR, beliau ingin meninggalkan legacy organisasi Kementerian PUPR yang bertata kelola lebih baik atau disebut Good Governance.

Dalam kesempatan ini Beliau menceritakan Perjalanan Pembangunan ZI di Kementerian PUPR yang diawali dengan pengusulan pada tahun 2018 dimana akhirnya pada tahun 2020  mendapatkan predikat WBK, yaitu Balai Teknologi Air Minum (BTAM), Ditjen Cipta Karya.

T. Iskandar mengatakan bahwa keberhasilan BTAM tersebut menjadi energi baru bagi Kementerian PUPR dalam pembangunan ZI dan sebagai rencana aksi Kementerian PUPR pada tahun 2021, telah diusulkan 45 Unit Kerja menuju WBK/WBBM kepada Inspektorat Jenderal yang meliputi:

• 12 unit kerja pada Ditjen Bina Marga
• 11 unit kerja pada BPSDM
• 6 unit kerja pada Ditjen Cipta Karya
• 4 unit kerja pada Ditjen Sumber Daya Air
• 3 unit kerja pada Direkorat Jenderal Perumahan
• Dan pada pagi hari ini akan dilengkapi dengan pencanangan 9 Unit Kerja  pada Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Inspektur Jenderal menegaskan bahwa perwujudan Zona Integritas memerlukan komitmen kuat dan sinergi dari pimpinan, para pegawai, dan para pemangku kepentingan. Kehadiran KPK, Ombudsman, KemenPAN-RB, dan Pimpinan Unit Organisasi menunjukkan komitmen yang kuat dalam pembangunan ZI, ditambah komitmen dari Pimpinan Tertinggi di Kementerian PUPR yaitu Menteri PUPR Bapak Basuki Hadimuljono. Karena itu Insan PUPR perlu mengubah mindset dan culture set menjadi anti korupsi dan melayani sebagai syarat dasar pembangunan ZI. Hal ini tidak semudah Insan PUPR membangun infrastruktur karena yang dibangun adalah budaya kerja.

Diakhir sambutannya T. Iskandar

Halaman: 1 2