Sinergi PUPR – POLRI, Akselerasi Pembangunan Kalimantan Timur

05 Agustus 2022

---

Balikpapan (3/8), Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian PUPR memiliki tugas dan fungsi pengawasan. Pengawasan intern dilakukan mulai dari proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan serta kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Dalam prakteknya, keberhasilan Kementerian PUPR dalam membangun infrastruktur yang handal tidak lepas dari dukungan para stakeholder/pihak terkait. Sebagai APIP Kementerian, Inspektorat Jenderal berkomitmen untuk mensukseskan pembangunan dari segi pengawasan serta bersinergi dengan K/L lainnya termasuk Aparat Penegak Hukum (APH).

Nota Kesepahaman yang telah dibuat antara Kementerian PUPR dengan POLRI Nomor 07/PKS/M/2020 dan No.Pol NK/59/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Infrastruktur PUPR merupakan perwujudan pondasi sinergitas antara kedua instansi dalam membangun infrastruktur. Telah dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pengamanan pembangunan infrastruktur PUPR di Provinsi Kalimantan Timur termasuk pengamanan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN). Selain melakukan monitoring dan evaluasi, kegiatan ini juga menjadi sarana koordinasi dan diskusi terkait pemetaan permasalahan yang berpotensi muncul pada saat pengerjaan pembangunan serta prioritas pengamanan.

Inspektur Jenderal Kementerian PUPR T. Iskandar menambahkan bahwasanya terdapat beberapa potensi permasalahan yang dapat menghambat proses pembangunan khususnya pembangunan IKN diantaranya permasalahan lahan, rantai pasok material dan permasalahan lain yang berpotensi hadir disekitar proyek pembangunan. Iskandar berharap permasalahan yang telah dipetakan dapat dimitigasi dan ditindaklanjuti karena hal tersebut dapat menghambat pembangunan infrastruktur untuk selesai tepat waktu sesuai target yang telah ditetapkan. Iskandar juga menambahkan agar Kepala Balai memperhatikan seluruh proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Timur sehingga mutunya terjamin dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. "Pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur dapat menopang keberhasilan pembangunan Ibu Kota Nusantara," tutur Iskandar.

Senada dengan hal tersebut, KAPOLDA Kalimantan Timur Inspektur Jenderal Polisi Imam Sugianto merespon positif dan berkomitmen untuk membantu proyek pembangunan dari segi pengamanan sesuai mandat Presiden dan KAPOLRI. Imam juga memberikan arahan kepada jajarannya untuk memetakan permasalahan lain yang berpotensi muncul dari proses pembangunan IKN khususnya kriminalitas dan sosio kultural untuk melancarkan kegiatan pembangunan.

Kunjungan lapangan dilakukan pada beberapa paket pekerjaan diantaranya Titik Nol IKN, Bendungan Sepaku Semoi dan Rumah Susun BBPJN XI Kalimantan Timur. Kegiatan monitoring dan

Halaman: 1 2