PUPR Capai Nilai Sempurna dalam STRANASPK-KPK
27 Januari 2020
dan kepatuhan perizinan dan penanaman modal menjadi aksi utama dari fokus ini dimana tolak ukur berpusat pada terintegrasinya semua layanan tersebut dalam satu Online Single Submission (OSS) dengan Sekretariat Jenderal (SETJEN) sebagai penanggung jawab. Untuk fokus kedua yaitu keuangan negara, terdapat 4 aksi yaitu: pertama, tercapainya tingkat kematangan unit kerja pengadaan barang dan jasa minimal pada level 3 di 100 kementerian, lembaga, pemerintah darah; kedua, terimplementasinya e-katalog sektoral dan e-katalog daerah; ketiga, meningkatkan efisiensi pengadaan melalui konsolidasi pengadaan di tingkat pusat dan tingkat provinsi; keempat, perluasan dan optimalisasi pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak (KSWP). Pada fokus yang kedua, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) menanggungjawabi tugas aksi pertama, kedua dan ketiga dengan bantuan dari Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) pada aksi ketiga. Masih pada fokus kedua, aksi keempat tentang KSWP menjadi tanggung jawab SETJEN). Dan fokus terakhir, fokus ketiga dengan aksi penguatan pelaksanaan RB, dengan sub-tugas membangun Zona Integritas menuju WBK-WBBM dan meningkatkan standar integritas pemerintah pada sektor-sektor strategis menjadi tanggung jawab Inspektorat Jenderal (ITJEN).
Dengan capaian prestasi dan apresiasi baik dari pihak internal maupun eksternal, alangkah baiknya kita semua selalu mengindahkan apa yang Pak Basuki sampaikan dalam setiap kesempatan beliau memberikan arahan yaitu untuk selalu memerangi korupsi.
"kita warga PUPR, kita perangi korupsi”
*link tautan: https://stranaspk.kpk.go.id/id/berita/hanya-4-kementerian-lembaga-capai-nilai-sempurna-dalam-aksi-pencegahan-korupsi (diunggah pada 11 Oktober 2019)
Pembahasan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instalansi Pemerintah (AKIP) Tingkat Unit Organisasi pada Sekjen, Itjen, Direktorat Jenderal BIKON, BPSDM dan BPIW Tahun Anggaran 2025
Selengkapnya...
Itjen Kementerian PU Bahas Percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK
Selengkapnya...
Sosialisasi mengenai Nota Kesepahaman antara Kementerian PU dan Instansi lainnya lingkup Sosialisasi Surat Edaran Menteri PU No 7/SE/Mn/2026 serta Memorandum Menteri Pekerjaan Umum tentang Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum
Selengkapnya...
Pelaksanaan ADTT-Verifikasi TLRHP BPK RI dan Penilaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2026
Selengkapnya...
Inspektorat Jenderal Kementerian PU menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI
Selengkapnya...
Penghargaan Kinerja Pengelolaan Keuangan bagi Satuan Kerja (Satker) Sekretariat Inspektorat Jenderal
Selengkapnya...