Sosialisasi Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal

04 Februari 2025

---

Jakarta (03/02/2025) – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) resmi memberlakukan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024  tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum. Peraturan ini mengakibatkan perubahan struktur organisasi dan tata kerja di Inspektorat Jenderal, termasuk restrukturisasi Unit Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal yang kini terdiri dari dua bagian, yaitu:

1. Bagian Program, Hukum, Kepatuhan Intern, dan Komunikasi Publik.
2. Bagian Kepegawian, Umum, dan Keuangan

Seiring dengan perubahan struktur organisasi, fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal juga mengalami penyesuaian, yang meliputi:

1. koordinasi, penyusunan, dan evaluasi atas rencana, program dan anggaran;
2. penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
3. koordinasi, fasilitasi penyusunan, dan evaluasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum;
4. penyusunan kebijakan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko Inspektorat Jenderal;
5. penyelenggaraan komunikasi publik;
6. pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi dan pengelolaan jabatan fungsional;
7. pelaksanaan urusan administrasi barang milik negara;
8. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
9. pelaksanaan urusan administrasi keuangan; dan
10. penyusunan laporan sistem pengendalian  intern pemerintah di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Selain Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal VI juga mengalami perubahan tugas, yakni melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum melalui audit investigasi, penelitian, dan pengembangan pengawasan intern. Fungsi Inspektorat VI, mencakup:

1. 1. penyiapan

      Halaman: 1 2

      Berita Lainnya

      11 Juni 2025

      Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Gelar Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024

      Selengkapnya...

      

      11 Juni 2025

      Koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum Inspektorat Jenderal dan Kejati NTT Perkuat Sinergi Pengawasan Proyek

      Selengkapnya...

      

      27 Mei 2025

      Laksanakan Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

      Selengkapnya...

      

      22 Mei 2025

      Itjen PU Tetapkan 15 Unit Kerja Menuju WBK/WBBM 2025

      Selengkapnya...

      

      21 Mei 2025

      Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Itjen PU Gelar Desk Tematik di Sumatera Utara

      Selengkapnya...

      

      21 Mei 2025

      Reviu Usulan Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) TA 2025 Kementerian Pekerjaan Umum

      Selengkapnya...

      

      09 Mei 2025

      Konsultasi Regional Kementerian PU 2025: Orkestrasi Pembangunan Menuju Indonesia Emas

      Selengkapnya...

      

      07 Mei 2025

      Reviu Usulan Perubahan TA 2025 Tekankan Efisiensi dan Akuntabilitas

      Selengkapnya...