Dialog Interaktif dengan JAMINTEL & IRJEN PUPR

12 Maret 2020

---

Kamis, 12 Maret 2020, bertempat di kantor Jaksa Agung Muda Intelejen Kejaksaan Agung RI telah dilaksanakan Dialog Interaktif "Jaksa Menyapa: Peran Kejaksaan Dalam Pengamanan Strategis”. Dialog Interaktif disiarkan langsung oleh RRI NET melalui kanal useetv.com dengan tautan https://www.useetv.com/livetv/rrinet. Inspektur Jenderal Kementerian PUPR hadir sebagai tamu sekaligus narasumber dalam dialog interaktif ini.

Pertanyaan: Salah satu visi presiden periode kali ini yaitu melanjutkan pembangunan, bagaimana peran dari kejaksaan dalam mengawal pembangunan?

Jan: peran kejaksaan dibidang pengamanan strategis, kita bisa melihat kalau sebelumnya, ada banyak hambatan dari segi non-teknis katakanlah dari Aparat Penegak Hukum (APH), anggaran tidak terserap berarti pembangunan terhambat, hal ini dapat merugikan masyarakat.

Dulu kita memiliki TP4, sekarang Jaksa Agung memberi tugas tambahan yaitu memberantas tindak korupsi secara berimbang, kedua mendukung investasi dan bagaimana menyelamatkan aset baik di pemerintah daerah atau pusat. Instruksi jaksa agung: untuk melakukan koordinasi dalam melaksanakan tugas pengawalan dalam pembangunan strategis.

Misalnya, dia terlibat dalam lelang namun ternyata kalah dan membuat laporan2 pengaduan yang ‘mengada-ada’, karena kasus seperti ini pembangunan terhambat karena proses lelang diinterupsi sehingga katakanlah proyek yang harusnya dimulai ketika bulan februari hingga bulan juni masih melakukan proyek lelang sehingga pembangunan terlambat dan merugikan masyarakat.

Lucunya, sebelum menang menjadi peserta lelang, setelah kalah menjadi LSM.

Widiarto: anggaran besar = resiko besar.

2020 – 2024 sangat banyak sekali target dari kementerian PUPR, banyak anggaran berarti banyak pekerjaan rumah namun waktu target tidaklah bertambah.

Dalam periode kali ini Kementerian PUPR ketambahan 55000 tugas preservasi prasarana & pendidikan. Dalam melaksanakan tugas, kita perlu memperoleh rasa ‘aman’ baik dalam bekerja maupun administrasi hukum.

Perintah pertama presiden pada kabinet Indonesia Maju, jangan korupsi dan tutup celah terjadinya korupsi. Kerja sama ini merupakan aplikasi dari perintah presiden untuk melakukan sinergi dengan kejaksaan RI.

Pengalaman kami dengan Kejaksaan Agung sangat luar biasa, sangat cepat dan membantu. Sebut saja dalam hal pembebasan lahan dimana pada saat pembebasan lahan kita bersinggungan dengan masyarakat, LSM dan ormas2 lainnya. Kejaksaan sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan ini. Sehingga kementerian seperti PUPR, ATR dll merasa sangat terbantu dengan ikut sertanya APH dalam proyek pembangunan khususnya dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan hukum.

Jan: prinsip kita satu hati untuk membangun negeri, agar pembangunan menjadi/manfaat kita bersama,

Halaman: 1 2 3