Komitmen Itjen PU Tuntaskan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2025

07 Juli 2025

---

Jakarta (07/07) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Sekretariat Jenderal menyelenggarakan kegiatan Penelaahan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dan Kerugian Negara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) I Tahun 2025. Kegiatan ini merupakan upaya untuk mempercepat penanganan rekomendasi hasil pemeriksaan serta penyelesaian kerugian negara. Rapat dilaksanakan di Ruang Serbaguna Lantai 17, Gedung Utama Kementerian PU, dengan dihadiri oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal, para Kepala dan Pelaksana Tugas di lingkungan Sekretariat Jenderal, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, serta para Sekretaris Direktorat dan Badan dari masing-masing unit organisasi. Kehadiran para pemangku kepentingan dalam rapat ini mencerminkan keseriusan dan sinergi antar unit dalam mempercepat proses tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Acara pembukaan diawali dengan sambutan dari Sekretaris Jenderal Kementerian PU yang diwakili oleh Galih Aji Baskara selaku Plt. Kepala Biro Keuangan untuk memaparkan perkembangan dan arahan terkait pelaksanaan TLRHP oleh BPK RI, termasuk kasus kerugian negara di Kementerian PU pada periode 2005 hingga 2024. Dalam sambutannya, Galih menegaskan komitmen Kementerian PU untuk menyelesaikan seluruh temuan dan rekomendasi dari hasil pemeriksaan BPK. “Kami selalu berupaya untuk melengkapi dokumen pertanggungjawaban dari setiap satuan kerja untuk memperlancar proses pengerjaan tindak lanjut” ucap Galih. Percepatan TLRHP memerlukan pemantauan dan evaluasi berkala, baik dari pengawasan internal maupun hasil audit eskternal. Evaluasi ini penting untuk memastikan rekomendasi ditindaklanjuti secara tepat waktu dan bertanggung jawab.

Direktur Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK RI, Iwan Gunawan yang mewakili Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) IV BPK-RI juga turut menyampaikan pandangan dalam pertemuan ini. Ia mengungkapkan bahwa Kementerian PU telah mengajukan permohonan penelaahan sejak dua bulan sebelumnya sebagai langkah percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Namun, pelaksanaan baru dapat dilakukan hari ini karena terdapat beberapa kendala. Dalam sambutannya Iwan juga mengungkapkan apresiasinya terhadap Kementerian PU atas adanya kegiatan ini. “Saya sangat mengapresiasi teman-teman dari Kementerian PU karena sudah berinisiatif dan serius dalam upaya percepatan penanganan TLRHP dan kerugian negara,” ujarnya. Ia mengingatkan seluruh entitas yang diperiksa oleh BPK berwajiban menindaklanjuti rekomendasi dan menyampaikan penjelasan atas langkah-langkah yang telah dilakukan kepada BPK. Ia berharap agar seluruh target yang telah ditetapkan dapat dicapai, masalah yang ada dapat segera terselesaikan, dan potensi masalah serupa dapat dicegah di masa yang akan datang .

Sebagai penutup, Inspektur Jenderal Kementerian PU yang diwakili oleh Lulus Mustofa menyampaikan bahwa hingga Semester I Tahun 2025, Kementerian PU

Halaman: 1 2